Banda Aceh, RUBRIKA – Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menetapkan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2023 pada tanggal 24 November 2022 bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah.

Advertisement

Dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 itu ditetapkan bahwa besaran UMP Aceh adalah Rp 3.413.666.

UMP Aceh sebesar itu berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2023.

Informasi tersebut diterima Rubrika dari Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Aceh, Akmil Husen, SE.M.Si yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Disampaikan oleh Akmil Husein penetapan penyesuaian UMP Aceh sebesar 7,8 persen itu berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Aceh yang terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Akademisi dan pakar ketenagakerjaan.

“Pada hari Selasa, 22 November 2022 lalu telah menggelar Rapat pleno untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP Aceh Tahun 2023,” kata Akmil yang memimpin Rapat tersebut. Rp. 247.206,- dari Tahun 2022. Sebelumnya UMP Aceh sebesar Rp 3.165.031.

Dijelaskan, dasar kenaikan UMP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan Upah Minimum merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” sebut Akmil Husein.

Ditambahkan, kebijakan itu disebut juga ikut mempertimbangkan aspirasi yang berkembang terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Upah Minimum dengan tetap memperhatikan keberlangsungan bekerja dań usaha. Demikian juga tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tentu penyesuaian UMP 2023 juga mempertimbangkan produktifitas dan tingkat perluasan kesempatan Kerja di Aceh.

Disebutkan, sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022, penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum tidak boleh melebihi 10%. Bila hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan formula melebihi 10%, Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan penyesuaian paling tinggi 10%, sedangkan hasil perhitungan Upah Minimum Provinsi Aceh tidak melebihi 10 %, sehingga penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan dengan formula, yaitu 7,81%.

Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum Provinsi berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk pekerja yang telah bekerja di atas satu tahun, harus mendapatkan upah di atas upah minimum dan disusun berdasarkan Struktur dan Skala Upah.

“Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah terhadap karyawannya dengan memperhatikan masa kerja, tingkat Pendidikan, skill/keahlian, kompetensi dan sebagainya,” tegas Akmil.

“Lebih lanjut, dapat kami sampaikan bahwa Upah Minimum Provinsi merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 (tujuh) jam per-hari atau 40 (empat puluh) jam per-minggu bagi sistem kerja 6 (enam) hari per-minggu dan 8 (delapan) jam per-hari atau 40 (empat puluh) jam per-minggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari per-minggu,” sebut Akmil.

Ditambahkan, bagi perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi dilarang mengurangi atau menurunkan upah setelah keluarnya keputusan ini.

“Kita mengharapkan agar setiap perusahaan yang ada di provinsi Aceh mengikuti regulasi tentang Upah Minimum tersebut dan penerapan UMP di perusahaan akan diawasi dan dipantau oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Perusahaan yang membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Akmil kembali.

Disebutkan, dalam waktu dekat, Gubernur juga akan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota tertentu yang nilainya diatas nilai Upah Minimum Provinsi. Khusus di Provinsi Aceh, hanya terdapat dua Kabupaten/Kota yang akan melakukan penyesuaian Upah Minimum, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk kedua Kabupaten/Kota tersebut tidak berlaku Upah Minimum Provinsi, tetapi Upah Minimum Kabupaten/Kota masing-masing, sementara untuk 21 Kabupaten/Kota lainnya, tetap berpedoman pada Upah Minimum Provinsi Aceh []

Previous articleBank Aceh Luncurkan Internet Banking Corporate Action Bisnis di Hari Pahlawan
Gratis Transfer Antar Bank Hingga 31 Desember 2022
Next articleKetua IAEI Aceh : Bank Aceh Berperan Strategis Dalam Ekosistem Syariah

Leave a Reply