Pendapat akhir Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh (1/7) menobatkan Nova Iriansyah sebagai gubernur terburuk sepanjang sejarah adalah ekstase politik tertinggi di zona legislatif.
Sementara di publik, ekstase kritik tertinggi terjadi pada demo tolak tambang yang mengubah halaman kantor Gubernur Aceh menjadi makam dengan cara menyusun paving blok, April 2019.
Kedua peristiwa itu direspons dengan santun oleh Nova Iriansyah. Kepada Fraksi PA, Nova menyampaikan terimakasih dan menempatkan kritik yang disampaikan sebagai kritik konstruktif.!
Kepada pendemo yang ditemui, Nova meminta maaf atas korban dari ekses demo selama 3 hari dan terhadap PT EMM Nova menyatakan berada di sisi yang sama dengan pendemo, bukan kepada PT EMM yang disinyalir bersentuhan dengan sosok kunci di pusat, yang juga merupakan politisi asal Aceh, punya partai dan memiliki jejaring media.
Apakah mungkin kebebasan berekpresi itu berlaku jika bukan dibawah kepemimpinan Nova? Mungkin! Tapi, apa yang membedakannya?
Demo 18 Desember 2009 dan demo 11 Januari 2010 yang meminta Gubernur saat itu mundur dihadang oleh demo balasan pada 8 Februari 2010 hingga membuat macet jalanan. Ribuan massa datang dari berbagai daerah untuk melawan demo yang meminta Gubernur saat itu mundur.
Demo menuntut Zaini Abdullah mundur juga pernah terjadi. Tanggal 8 September 2014, aksi demo kembali dilakukan oleh massa BP2A dihalaman DPR Aceh. Tapi, dengan politik akomodir, aksi kebebasan sipil itu, redup, dan hilang. Bahkan, ada orang media yang akhirnya harus kalah dan meminta maaf.
Di media sosial, jika ada yang berani berkata-kata tidak enak ditelinga penguasa utama, langsung ada perlawanan, bahkan tidak jarang orang nomor satu pun turun gunung memberi balasan, bahkan bila perlu lewat telepon untuk balah teunak.
Cara Nova dan sikapnya dalam merespon ragam ekspresi kebebasan sipil dan politik sungguh mencerminkan kehendak demokrasi sejati yang pernah diidamkan oleh GAM, yang dapat dilihat dari pidato Malik Mahmud dalam acara penandatanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Saat itu Malik Mahmud masih sebagai Perdana Menteri GAM.
Malik Mahmud menyatakan bahwa yang ingin dicapai dengan adanya perjanjian damai dengan RI adalah dapat terbangun hak bersuara dan kebebasan berbicara sehingga berkembang banyak pendapat dan kesempatan ikut serta dalam proses politik.
“Ini artinya, tuan-tuan dan puan-puan, jalan satu-satunya untuk menjamin perdamaian di Acheh adalah dengan melalui pelaksanaan demokrasi yang sejati,” tegas Malik Mahmud.
Malik Mahmud menerangkan apa yang dimaksudnya dengan demokrasi sejati, yaitu demokrasi yang tidak menghambat, justru menggalakkan politik, dan demokrasi yang tidak membatasi ruang pemikiran-pemikiran tapi justru menggalakkan berkembangnya berbagai pemikiran.
“Dan demokrasi yang sejati tidak berlutut di hadapan kekerasan – ia adalah alat untuk mengakhiri kekerasan dan ketidak-adilan,” sebut Malik Mahmud kala itu.
Terbukti, hanya dimasa Nova politik Aceh tidak diwarnai dengan kekerasan fisik yang fatal, apalagi sampai jatuh korban karena tindakan yang penyebabnya dipicu oleh proses politik dan dinamika kritik.
Di masa Nova, juga tidak ada media yang sampai tutup mewartakan hanya karena daya ledak kritik yang diwartakan, dan tidak ada jurnalis yang harus berurusan dengan polisi apalagi sampai minta maaf dan mengakhiri kerja jurnalistik.
Soal prestasi kerja, tentu semua yang pernah menjadi Gubernur Aceh punya kontribusi dan sudah jelas ada saja kurangnya. Buktinya, disemua periode ada demo untuk menuntut mundur.
Bahkan, Nova juga harus berhadapan dengan interpelasi yang nyaris berujung pemakzulan. Dan, semua proses itu dijalani dengan tanpa membalasnya dengan politik kegaduhan dari pihak eksekutif.
Berbagai proses politik yang terjadi di DPR Aceh diakomodir sejauh tidak bertentangan dengan aturan. Namun, terkadang harus kandas, karena ragam peristiwa yang terjadi, seperti Covid-19 yang memaksa semua berubah karena ada kebijakan refocusing.
Kemampuan Nova berkomunikasi dengan DPR Aceh terbukti dengan pengesahan Qanun APBA yang tepat waktu bahkan pernah tercepat. Sesuatu yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. APBA 2022 disahkan Januari. APBA 2021 disetujui November 2020. APBA 2020 disetujui September 2019. Dan, APBA 2019 disahkan Desember 2018.
Saya tidak tahu, apakah Fraksi Partai Aceh pernah mengetahui pribahasa berasal dari Perancis pada akhir abad ke-11: Roma tidak dibangun dalam satu malam. Dalam bahasa Inggris ungkapan yang sama berbunyi: Rome wasn’t built in a day. Dalam bahasa Jerman : Rom ist auch nicht am einen Tag erbaut worden.
Pribahasa itu maknanya sederhana, bahkan bisa dipahami tanpa harus terlebih dahulu menjadi wakil rakyat. Segala sesuatu itu memerlukan proses, perjuangan dan waktu. Bayangkan, Roma yang disaksikan dunia saat ini dibangun dalam waktu 2.763 tahun. Tahun 1527 bahkan pernah dihancurkan, rata dengan tanah oleh pasukan Raja Charles V dari Prancis.
Dalam konteks kekinian Aceh, proses, perjuangan dan waktu itu berlangsung dalam siklus 5 tahunan, dan tidak berhenti. Jika tidak ada pilkada karena satu hal maka akan ada Penjabat Gubernur. Intinya, tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Dan, sejak Aceh keluar dari pusaran konflik, Aceh telah membangun, mulai masa Irwandi – Nazar, Zaini – Muzakir, dan Irwandi – Nova. Di antara itu, ada penjabat atau pelaksana tugas juga.
Disepanjang masa kerjanya sebagai Gubernur Aceh, Nova tidak pernah menyalahkan warisan beban yang ditinggalkan oleh Gubernur sebelum-sebelumnya. Dia memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada. Ada yang tidak sukses, dan ada yang terus digalakkan pembenahan. Bahkan, 4 pulau yang sudah jadi milik Sumut akibat salah koordinat ditahun 2009 tetap diperjuangkan agar pulau milik Aceh itu dapat kembali menjadi milik Aceh.
PDPA yang nyaris mangkrak akhirnya menjadi PT PEMA yang kini telah mengelola Blok B. Dalam tiga tahun, utamanya setahun terakhir ini, PT. PEMA telah membukukan pendapatan sebesar Rp52,065 miliar dan memperoleh laba bersih sebesar Rp43,133 miliar. Data itu secara langsung menunjukkan trend positif perkembangan PT PEMA. Pada awal pekan ini, bahkan perusahaan telah memberikan deviden sebesar 50 persen dari laba bersih kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp21,6 miliar.
Andai saja pandemi Covid-19 tidak melanda, trend penurunan angka kemiskinan pada Maret 2020 pada angka 14,99 persen sudah sangat bagus. Pertama, sukses menyalip Bengkulu untuk pertama sekalinya sejak 2008. Angka ini juga sukses mendekati angka kemiskinan Aceh tahun 1999 yaitu 14,75 persen. Istilah Nova sukses menuju titik zero.
Tapi apa hendak dikata, itulah yang terjadi. Pandemi Covid-19 membuat fokus menurunkan angka kemiskinan beralih ke ikhtiar mengakhiri pandemi Covid-19 yang sudah banyak memakan korban jiwa. Tanpa upaya serius dan penuh perhatian dan keberanian, maka daya rusak pandemi Covid-19 akan lebih parah lagi. Bahkan Nova akhirnya mengkombinasikan dengan ikhtiar langit lewat Zikir Pagi.
Satu hal manis yang dilakukannya, dan dijalankan sungguh-sungguh oleh birokrasi adalah donor darah ASN. Suatu gebrakan yang hendak dicontoh oleh Anies Baswedan namun belum jalan. Dengan donor darah ASN yang berkelanjutan, ASN yang dari sekedar abdi negara bertransformasi menjadi ASN peduli kemanusiaan.
Gebrakan BEREH juga makin menjadikan kantor pelayanan publik makin berkinerja seiring dengan dilakukannya penguatan etos kerja ASN. Sekarang ini bisa jadi belum begitu terasa. Namun, siapapun yang selanjutnya memimpin maka mereka telah memiliki kantor yang mendukung birokrasi berlari dengan lebih cepat, termasuk jika nanti yang memimpin Aceh itu adalah kader dari Partai Aceh.
Beruntung, Nova paham Surah Ibrahim: 7 dan al Zalzalah: 7-8 yang menekankan pentingnya rasa syukur dan sabar serta nilai berbuat baik dan buruk yang ada balasannya. Dengan bekal ini, Nova memilih meminta maaf kepada publik, menyalami satu persatu anggota dewan seraya meminta maaf, serta berterimakasih atas kritik. Dan, apapun bentuk kritik itu dinilainya sebagai sesuatu yang konstruktif. []
