Banda Aceh, RUBRIKA – Menteri Dalam Negeri akan menentukan status kepemilikan 4 pulau yang diklaim oleh Aceh dan Sumatera Utara sebagai milik masing-masing disepakati akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Advertisement

Pulau itu adalah Mangkir Besar/Gadang, Mangkir Kecil/Ketek, Lipan dan Pulau Panjang.

Kesepakatan itu tertuang dalam Berita Acara, Senin, 20 Juni 2022. Hal itu dikarenakan Aceh dan Sumut masih bertahan dengan argumen dan fakta dukung masing-masing meski sudah melakukan survey faktual pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022.

Berita acara yang dihasilkan dalam rapat pembasahan tindaklanjut survey faktual pada Senin, 20 Juni 2022. Survey faktual dilakukan sebagai tindaklanjut dari permohonan keberatan Gubernur Aceh, dan surat somasi/keberatan Bupati Aceh Singkil.

Dalam rapat tindaklanjut survey faktual, Pemerintah Aceh menyampaikan pandangan dan fakta, dan mengusulkan untuk merevisi Kemendagri 050-145/2022 dan mengubah status kepemilikan 4 pulau menjadi cakupan wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pemerintah Aceh ikut menyampaikan kesepakatan bersama antara Gubernur Sumut (Raja Inal Siregar) dan Gubernur Aceh (Ibrahim Hasan) yang disaksikan Rudini (Menteri Dalam Negeri) tanggal 22 April 1992.

Pihak Pemerintah Sumut masih bertahan dengan argumen dan dasar yang sudah ada pada hasil verifikasi 2008, berita acara 2017 dan 2018, dan mengusulkan untuk mengundang kembali Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi untuk menjelaskan proses yang sudah disepakati sebelumnya.

Dari Aceh hadir Asisten 1 Setda Aceh, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Katopdam Iskandar Muda, Kepala Bagian Bantuan Hujum dan BPN Aceh.

Juga hadir Bupati Singkil dan Tim Pemerintah Aceh Singkil. []

Previous articleAsisten Sekda Serahkan SK Plt Kadisbudpar dan Plt Kadisnak Aceh
Next articleKetua Dekranasda Aceh Buka Pelatihan Bagi Pengrajin Tas Bordir Aceh

Leave a Reply