SINISME langsung dimunculkan ketika PT Pembangunan Aceh (PT Pema) hadir. Nova Iriansyah pun, sempat disinyalir hanya ingin tampil beda dengan gubernur sebelumnya, atau disebut agar terkesan hebat. Lebih sinis lagi, ketika ditambah dengan narasi hanya ingin “buang sial” dari PDPA.

Advertisement

Tiga tahun lalu, Kamis, 4 April 2019 sore, di Aula Pendopo Wakil Gubernur Aceh, berlangsung penandatangan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh atau P.T. PEMA.

“Hari ini momen sejarah dan peristiwa penting yang akan diingat banyak pihak,” kata Nova Iriansyah, kala itu.

Memang benar, PT PEMA adalah keberlanjutan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang didirikan tahun 1994. PT PEMA hadir dengan landasan QANUN Nomor 16 tahun 2017 Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Aceh (PDPA).

Sejak didirikan, perjalanan PDPA yang didirikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 1994, hanya menghadirkan masalah dan masalah, padahal Pemerintah Aceh sudah menyuntik modal Rp5.150 milyar (1994-2013).

Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap APBA 2014 menyebut PDPA masih punya utang Rp7.039 miliar pada pihak lain.

Akibatnya, Menteri Dalam Negeri sempat melarang penyertaan modal bagi beberapa perusahaan daerah yang tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 903- 194 Tahun 2013 tentang Evaluasi APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2013 yang disampaikannya kepada Gubernur Aceh dan Pimpinan DPRA pada 18 Februari 2013.

Namun, dukungan (penyertaan modal) kepada PDPA kembali dilanjutkan khususnya, termasuk setelah mendengar masukan dari Adnan Ganto. Tahun 2013, Direktur Utama PDPA juga mengajukan permohonan kepada Gubernur Aceh untuk membentuk bidang usaha minyak dan gas bumi, perhotelan dan pariwisata serta industri perikanan, dalam rangka mengantisipasi berakhirnya eksplorasi minyak dan gas di Aceh.

Permohonan itu disetujui oleh Gubernur Aceh saat itu melalui Surat Nomor 539/41306 22 Juli 2013. Akhurnya, tahun 2016 Pemerintah Aceh kembali mengucurkan penyertaan modal kepada PDPA sebesar Rp 4.850.000.000,- yang kemudian pernyertaan modal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh.

Untuk memastikan PDPA bergerak kembali, pada Rabu, 14 Juni 2017 Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, melantik direktur, Badan Pegawas dan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh atau PDPA, periode 2017-2021, di Pendopo Gubernur Aceh.

Reformasi di tubuh PDPA itu diharapkan dapat membuat PDPA tumbuh sebagai perusahaan daerah yang besar dan menguntungkan sesuai dengan tujuan pendiriannya sehingga stigma buruk yang sudah lama disandang PDPA.

Sebelumnya, pada November 2015, Gubernur Zaini juga sudah mengganti seluruh direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dengan harapan PDPA dapat berjalan optimal dan memberi keuntungan bagi Aceh. Sebelumnya lagi, 13 Maret 2013, Gubernur Zaini juga sudah melakukan penyegaran dengan melantik empat direksi dan lima badan pengawas di PDPA.

**

Nova Iriansyah benar soal sejarah penting perubahan PDPA menjadi PT PEMA. Meski peristiwa pada Kamis, 4 April 2019 itu lalu disambut dengan sinisme. Buktinya, PDPA yang direformasinya menjadi PT PEMA telah mulai bergerak.

Dan, Rabu, 12 Januari 2022, melalui akun twitternya, Gubernur Aceh, memberi kabar baik: “Selamat atas Lifting Sulfur perdana (produksi Medco & PHE NSO) yang merupakan usaha baru dari PT. PEMA sebagai perusahaan ‘traders’ dengan ‘buyer’ Geftri dan Endbuyer RAPP. Alhamdulillah satu lagi bisnis BUMA menjadi kenyataan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Aceh.”

Sebelumnya, Gubernur Aceh yang menerima sinisme dengan sabar itu juga sukses mengambil alih Blok B. Akhirnya, pada Mei 2021, Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block (PHE NSB) resmi menyerahkan pengelolaan 100 persen Wilayah Kerja (WK) B, atau dikenal juga dengan nama Blok B, kepada PT Pema Global Energi (PGE) sebagai anak perusahaan PT PEMA. PT PEMA sendiri adalah salah satu Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Dan untuk kelanjutan pengelolaan blok B, setelah melalui berbagai rintangan yang disertai kajian dan pertimbangan, PT PEMA disebut menggandeng PT Energi Mega Persada (PT EMP) selaku kontraktor bersama PT PEMA Global Energi agar tidak membebani anggaran daerah.

Hari ini, Pemerintah Aceh tidak lagi mencetak sejarah dengan pergantian demi pergantian jajaran PDPA. Cukup sekali dengan mengubah menjadi PT PEMA, BUMA sudah mulai terlihat progresivitasnya. Jika dulu, dililit utang dengan pihak lain, kini PT PEMA sudah mulai ada pemasukan atau penerimaan dari kegiatannya. PT PEMA Global Energi pun sudah membuka lowongan kerja secara besar-besaran. Pada waktunya, tujuan pembentukan PT PEMA, salah satunya menjadi sumber Pendapatan Asli Aceh, insya Allah, terwujud. []

Previous articleAkhlak Mulia
Next articleKhanduri Lampineung Mufakat, Seribu Warga Hadir

Leave a Reply