Terimakasih KPK sudah bersedia memperhatikan Aceh.

Advertisement

Secara tidak langsung, perhatian KPK itu akan membantu Pemerintah Aceh keluar dari lingkaran kabar hoaks, yang selama ini sempat wira wiri di ruang publik, khususnya melalui media sosial.

Begitu juga dengan publik. Penyelidikan KPK akan membantu warga mendapatkan kepastian, apakah kabar yang dikonsumsi selama ini benar peristiwa tindak pidana korupsi, atau semata kabar yang diproduksi oleh oknum “nakal.”

Memang, ada plus minusnya. Penyelidikan KPK rawan memicu hadirnya ragam dugaan. Para pemain yang senang mengaduk-aduk ruang publik, memiliki “peluru” untuk membenarkan bahwa apa yang mereka duga selama ini tidak sekedar kabar hoaks, seperti yang disebut penguasa. Buktinya, KPK “turun gunung” untuk melakukan pemeriksaan.

Karena itu tidak heran ketika diperoleh kabar KPK melakukan sesuatu di Aceh, langsung beredar kabar yang dikesankan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Aceh. Tapi, kabar ini langsung terbantah dengan penjelasan pihak KPK.

Melalui Jubir KPK dijelaskan bahwa institusi antirasuah itu sedang melakukan penyelidikan terbuka dengan cara meminta keterangan dan klarifikasi kepada pejabat terkait terhadap beberapa kasus yang dari media diketahui, salah satunya, terkait Kapal Aceh Hebat. Dengan begitu, tidak benar adanya OTT melainkan baru tahap permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pejabat terkait.

Meski sudah dijelaskan, aroma untuk mengesankan pejabat terkait sebagai pribadi yang tidak bersih masih terjadi, dengan cara menghubungkan pejabat bersangkutan dengan jejaknya berurusan dengan KPK, termasuk dengan memberi sentuhan judul berita dengan kata “diboyong.” Tidak adanya keterangan resmi dari pihak yang diperiksw, semakin memberi angin segar bagi maksud “nakal” berupa membangun politik kesan.

Padahal, siapapun pejabat pasti dipanggil oleh KPK, minimal sebagai pihak yang patut dimintai keterangan dan klarifikasi atau bahkan sebagai saksi, tentu jika terkait dengan perkara yang sedang diperiksa KPK. Dan, pesan moralnya, selama belum ada keputusan tetap, siapapun tidak boleh divonis telah bersalah. Itu poinnya.

Tapi, dalam matematika politik, perhitungannya bisa berbeda dengan matematika hukum. Sekecil apapun peristiwa yang memiliki irisan dengan hukum berpeluang untuk dikesankan negatif, termasuk percobaan mempengaruhi pihak lain.

Plus minus bagi publik tentu lain lagi. Jika KPK tidak turun tangan maka berpotensi dikembangkan dugaan bahwa KPK tidak bernyali, atau sudah “masuk angin,” dan lainnya yang dapat memojokkan KPK, apalagi disaat sekarang dimana KPK sedang dalam ujian jilid baru.

Sebaliknya, jika KPK pada akhirnya menghentikan penyelidikan karena tidak menemukan peristiwa pidana korupsi, karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka juga rawan dikembangkan dugaan sudah ada “main mata.”

Karena itu, tidak heran manakala ada yang sejak dini sudah berinisiatif membuat status yang agitatif berupa desakan agar KPK segera menetapkan tersangka, walau sudah diketahui KPK sedang melakukan penyelidikan secara terbuka.

Ada juga satu dua politisi yang ambil keuntungan dengan mengatakan kesediaan KPK turun ke Aceh karena hasil dari desakan dirinya. Atau, bahasa-bahasa hiperbola lainnya, seperti bahwa dirinya sudah mendengar adanya OTT tapi belum jelas apa benar atau tidak tanpa mengungkap sumber informannya.

Kesan “semua pada teriak maling” tidak bisa dihindari. Tapi, mengapa ada koor teriak maling? Apa karena marah tidak diberi kesempatan untuk mencubit anggaran? Waktu akan memberi jalan untuk mengungkapnya dengan selembut terpaan angin malam.

Untuk diketahui, mengutip penjelasan Plt Jubir KPK, Ali Fikri pada awal tahun 2020, bahwa penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana sehingga menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dengan begitu kita pahami bahwa penyelidikan adalah bagian dari upaya menemukan peristiwa pidana dengan bukti permulaan yang cukup sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi, sangat berlebihan manakala dijadikan bahan untuk mengembangkan ragam dugaan apalagi tuduhan kecuali ada motif yang menyertainya.

Berdasarkan ahlinya, penyelidikan dilakukan juga sebagai wujud penghormatan terhadap hak azasi manusia sehingga tidak gampang dijatuhkan vonis sebelum benar-benar ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagai peristiwa pidana.

Buktinya, banyak penyelidikan KPK yang akhirnya dihentikan ditingkat penyelidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana dengan bukti permulaan yang cukup.

Awal tahun 2020 lalu, melalui media diketahui bahwa ada 36 perkara dugaan korupsi yang akhirnya dihentikan ditingkat penyelidikan, salah satunya karena alasan tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi dan tidak tersedia bukti permulaan yang cukup.

Jadi, sekali lagi, terimakasih KPK yang menaruh perhatian kepada Aceh. Termasuk juga terimakasih kepada institusi lain, diantaranya BPK, BPKP, termasuk APIP. Apapun hasilnya, ujungnya adalah untuk mendorong kerja yang lebih baik lagi tanpa ada peristiwa pidana.

Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT, baru-baru ini bahkan menegaskan bahwa keberadaan BPKP dan APIP —institusi lain selain KPK—- akan memperkuat dan memperketat sistem pengawasan terhadap anggaran yang digunakan Kepala Daerah.

Nilai positif yang dapat kita petik adalah Pemerintah Aceh tidak lagi berjalan sendiri karena seluruh institusi resmi sudah berkolaborasi dalam kerja besar membangun daerah.

Apa untungnya? Sebagaimana harapan kita semua, dengan makin menghilangnya peristiwa pidana korupsi di Aceh, dengan sendirinya hajat pemimpin Aceh, misalnya untuk menurunkan angka kemiskinan lebih tajam lagi dari apa yang sudah dicapai, dapat dilakukan secara kolaboratif. Dan kerja kolaboratif itu sendiri menjadi kata kunci dari kepemimpinan Nova Iriansyah. []

Previous articlePegawai Pemerintah Aceh Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19
Next articleSekda Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Leave a Reply