Aceh masih miskin. Itulah data saat ini. BPS Aceh merilis persentase kemiskinan Aceh ada di angka 15.43 persen. Dibanding provinsi lain di Indonesia, Aceh berada di ururan ke 6 provinsi termiskin setelah Gorontalo, Maluku, NTB, Papua Barat dan Papua. Dibanding dengan provinsi di sumatera, Aceh menjadi provinsi termiskin, setelah Bengkulu.

Advertisement

Menurut Kepala BPS Uharianto dalam video daring, Senin (15/2), secara keseluruhan jumlah penduduk miskin meningkat di semua provinsi. Akibatnya, secara nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 27,55 juta pada September 2020. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,19 persen dari total populasi nasional.

Untuk menekan kembali angka kemiskinan, Pemerintah Aceh, mengutip pernyataan Bappeda Aceh, Selasa (16/2) telah menyiapkan anggaran hingga Rp 9,3 triliun.

Teuku Dadek, Kepala Bappeda Aceh merinci bahwa anggaran terdiri dari Rp 8,058 triliun yang berasal dari APBA, Rp 1,285 triliun dari APBN, dan Rp 41 miliar dari CSR. Menurutnya, dana itu belum termasuk dana tugas pembantuan (TP), dana dekonsentrasi, serta APBD kabupaten/kota.

Lari Estapet Kaluar dari Kemiskinan
Aceh miskin bukan saat ini saja. Sejak gejolak Aceh dikepung kebijakan keras oleh Jakarta angka kemiskinan Aceh sudah melambung tinggi, dari 15.20 persen pada tahun 2000 menjadi 29.80 persen pada tahun 2003. Hanya dalam satu tahun, kemiskinan Aceh sudah melambung tinggi.

Sampai 2007, dengan intervensi anggaran rehab – rekon, angka kemiskinan Aceh baru terkoreksi menjadi 26.70 persen pada tahun 2007. Dan dengan Dana Otsos perdana, Aceh kembali bisa memperbaiki angka kemiskinannya, menjadi 23.53 persen pada 2008.

Mari, kita jadikan tahun 2008 ini sebagai tahun Aceh memulai start “lari estapet” keluar dari kemiskinannya. Untuk itu, perlu kita lirik dulu provinsi lain di sumatera yang sudah lebih dahulu lari sejak Aceh terjebak dalam konflik keras, berulang dan panjang.

Merujuk kepada data Susenas, posisi angka kemiskinan Sumut ada di angka 12.55 persen. Sumbar ada di angka 10.67 persen. Riau 10.63 persen. Jambi 9.32 persen. Sumsel 17.73 persen. Bengkulu ada di angka 20.64 persen. Lampung 22.98 persen. Bangka Belitung 8.58 persen dan Kepulauan Riau ada diangka 9.18 persen.

Jadi, jelas Aceh berada pada titik start paling jauh dibandingkan provinsi lain di sumatera sehingga harus berlari dengan kecepatan tinggi. Dan, pada tahun 2014, Aceh sudah berada di angka 18.05 persen, hampir mendekati Bengkulu yang berada di 17.48 persen.

Sejak 2008, dengan dukungan Dana Otsus, angka kemiskinan Aceh terus terkoreksi, dan baru pada masa kepemimpinan Nova Iriansyah ini, terjadi trend penurunan yang konsisten dari 15.68 persen pada tahun 2018 menjadi 15,32 persen pada tahun 2019. Dan, pada September 2019, sebelum terdampak Covid-19 angka kemiskinan Aceh sempat menyentuh angka 15.01 persen bahkan menjadi 14.99 persen pada Maret 2020.

Itulah momen dimana Aceh bisa menyalip Bengkulu yang pada waktu yang sama angka kemiskinanya berada di angka 15.03 persen. Mengapa sekarang, angka kemiskinan Aceh kembali terpuruk ke angka 14.43 persen?

Mengutip keterangan Kepala BPS Aceh, yang banyak disiarkan media, pandemi Covid-19 membuat Aceh kembali miskin, dan tidak hanya Aceh tapi juga nasional. Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan Kepala BPS Suhariyanto dalam video daring, Senin (15/2), secara keseluruhan jumlah penduduk miskin meningkat di semua provinsi.

Akibatnya, secara nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 27,55 juta pada September 2020. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,19 persen dari total populasi nasional.

Iklim Demokrasi Aceh
Selain perjuangan keluar dari garis kemiskinan yang kini kembali terpuruk usai berhasil menyalip Bengkulu pada Maret 2020, Aceh ternyata menyelaraskan kerja pembangunannya dengan upaya merawat iklim demokrasi.

Di Aceh bisa dibilang kerja dan kritik berjalan seiring. Di masa pandemi saja, DPRA sempat melakukan interpelasi kepada Pemerintah Aceh. Begitu juga dengan aksi demo, berlangsung berulang-ulang. Sejak Januari sampai saat ini, sudah terjadi 9 kali aksi demo, satu kali batal dan ditutup dengan aksi satire lewat karangan bunga.

Apa yang bisa kita baca jika dibanding dengan iklim demokrasi di tingkat nasional yang memicu keprihatinan sejumlah tokoh nasional? Aceh sangat dinamis, memberi ruang yang lebar bagi terjadinya dialog antar warga, dan lebih menggembirakan tidak ada kekerasan bagi penyampai ekpresi warga. Pemerintah Aceh tidak berada dalam posisi berhadap-hadapan dengan rakyat dengan kekuatan uang, apalagi hukum untuk membungkam sipilian dalam berekpresi dan beraksi.

Kalau boleh mengutip nama-nama pemasang karangan bunga satire, itu artinya berbagai kalangan, selain aktivis, politisi dan mahasiswa, tidak ada rasa takut mengekpresikan satire mereka atas kemiskinan Aceh yang kembali berada diurutan pertama, dan Pemerintah Aceh memilih merespon dengan memaparkan agenda pengentasan kemiskinan, perbaikan iklim birokrasi, dan upaya terus menerus mengatasi pandemi Covid-19 di Aceh.

Sama sekali tidak ada mobilisasi buzzerRp untuk menyerang mereka yang mengkritik, dan langsung mencegah jika ada petugas yang berinisiatif untuk menghalang-halangi hak warga berekpresi. Dengan kata lain, transformasi Aceh dari iklim konflik ke iklim demokrasi baru terjadi nyata di masa kini. Dan, semua orang bebas berekpresi termasuk mereka yang selama ini rajin menyerang di tataran nasional.

Welcome nya Aceh dengan kritik ini menjadi pertanda bagus bagi tumbuhnya partisipasi publik dan ini seiring dengan posisi keterbukaan informasi publik Pemerintah Aceh yang berada pada katagori informatif.

Aceh kembali miskin tentu saja mengharuskan pemimpin di Aceh untuk dapat menggerakkan ASN agar kembali berkerja keras. Mengutip perintah Presiden RI kepada seluruh gubernur, harus mampu berkerja ekstra ordinary.

Ini tantangan tersendiri ditengah iklim kerja ASN yang sudah terlalu lama berkerja dalam suasana santai dan dalam lingkungan kerja apa adanya tanpa memperhatikan nilai-nilai substansi agama soal paling dasar yaitu bersih, rapi, elok dan hijau sehingga pelayahan mudah dan cepat dapat diwujudkan guna memenuhi misi reformasi ASN Aceh Hebat.

Buktinya, gerakan BEREH yang diinisiasi Gubernur Aceh yang diikuti perbaikan kinerja lewat program BERSAJA langsung mendapat “perlawanan” silent yang berujung permintaan kepada Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kinerja Sekda Aceh. Padahal, apa yang sedang dijalankan oleh Sekda Aceh adalah untuk memenuhi visi dan misi Aceh Hebat terkait reformasi ASN agar dapat lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan prima.

Melalui gebrakan BERSAHAJA, yang diinginkan adalah hadirnya lingkungan kerja yang sehat, kesabaran dalam kerja menghadirkan solusi dan kepedulian yang lebih nyata untuk memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada rakyat. Namun, dengan cara pandang politik, gebrakan ini malah dibenturkan dan menempatkan Sekda berhadapan dengan Gubernur Aceh. Jadinya, publik membangun dugaan diluar fakta-fakta yang ada, seperti ka kreuh ban keu ngon ban likot, atau terbangun kesan Sekda sudah terlampau jauh berlari.

Dari sini terkembang dugaan liar bahwa penyebab Aceh kembali miskin karena Sekda sangat dominan sekaligus arogan. Padahal, jejak kemiskinan Aceh sudah ada sejak lama, dan sebelum Aceh dikepung Covid-19, justru terjadi trend penurunan yang konsisten. Ini tentu ada pengaruhnya dengan ketepatan waktu pengesahan APBA yang tidak terjadi di masa-masa sebelumnya dan tentu ada kontribusi membaiknya kinerja ASN yang sudah bersedia untuk berkerja lebih keras lagi.

Melalui gerakan BEREH dan BERSAHAJA seluruh ASN disentuh pikiran dan hatinya untuk memegang amanah bagi 5 juta rakyat Aceh, bukan menjadi pegawai yang memanfaatkan rakyatnya untuk mengambil kesempatan bagi kepentingan pribadi dan kelompok. Inilah, dan sayang, kepungan pandemi Covid-19 kembali membuat Aceh “kalah” satu langkah, sebagaimana dulu kepungan konflik, juga membuat Aceh, terpuruk.

Namun, apapun keadaan dan tantangan, pemimpin Aceh bersama aparaturnya tidak boleh menyerah, apalagi sampai harus lari. Apapun keadaannya, selagi amanah masih ada, maka hanya ada satu kata; kerja yang lebih baik lagi. Tak perlu cari pembenaran, cukup berbagi informasi sehingga publik memiliki referensi yang memadai, dalam memberi penilaian. Cukup!

Previous articlePeningkatan Angka Kemiskinan di Aceh Masih Lebih Baik dari Rata-rata Nasional
Next articleBahas Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan, Dinsos Aceh gelar Rakor dengan Forum CSR

Leave a Reply