TELEPON seluler Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab berbunyi. Masuk pesan singkat (Short Message Service/SMS). Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi itu, antara percaya dan tak percaya, membaca pesan tersebut: “Ada gempa dahsyat di Aceh.”

Advertisement

Hari itu Ahad, 26 Desember 2004, sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Timur. Alwi Shihab berada dalam rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Nabire, Papua. Mereka baru saja mengunjungi korban gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Saat itu rombongan bersiap masuk ke pesawat untuk terbang ke Jayapura.

Biarpun meragukan kebenaran SMS itu, Alwi Shihab memperlihatkan juga telepon selulernya kepada rekan di sampingnya, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. “Jangan–jangan SMS ini tidak benar,” kata Alwi.

Rupanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengar percakapan kedua menko yang memang berada di dekatnya itu. “Ada apa?” tanya Presiden. Langsung Menko Widodo A.S., yang sudah memegang telepon seluler Alwi Shihab, membacakan pesan itu. Reaksi Presiden spontan, minta kabar itu dicek ulang, segera.

Pada hari yang sama di Jakarta, sekitar pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat, Wapres Jusuf Kalla baru saja duduk di jok mobilnya. Salah seorang anggota stafnya tergopoh– gopoh mendekat ke mobil yang siap meluncur ke Istora Senayan. Pagi itu acara Wapres menghadiri halalbihalal keluarga besar Aceh.

Anggota staf itu menyampaikan pesan singkat yang masuk ke telepon selulernya: “Pak, di Aceh ada gempa, dahsyat sekali.” Wapres tertegun. Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, bencana adalah urusannya. Lalu ia meminta stafnya mengecek tayangan CNN—saluran berita televisi Amerika Serikat yang biasanya meliput peristiwa–peristiwa penting dunia dengan cepat—kalau–kalau ada berita tentang Aceh. Untuk mendapatkan keterangan lebih jauh, Wapres menelepon pejabat–pejabat pemerintah daerah di Banda Aceh. Namun tak satu pun telepon bisa dihubungi.

Ketua Bakornas ini mulai syak, jangan–jangan bencana di Aceh memang besar. Segera ia mengirim pesan singkat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengabarkan soal gempa di Aceh. Jawab Presiden: “Saya sudah tahu. Tolong koordinasikan.”

Sementara itu, salah seorang anggota staf Wapres menelepon Budi Atmadi Adiputro, Deputi Bakornas yang selama ini menjadi tangan kanan Jusuf Kalla dalam urusan bencana. Pada masa pemerintahan sebelumnya pun keduanya sudah bekerja sama menangani berbagai bencana nasional. Waktu itu Jusuf Kalla adalah Menko Kesejahteraan Rakyat, ex–officio atau yang secara otomatis menjabat pula sebagai Wakil Ketua Bakornas, sedangkan Budi sudah menjabat sebagai Deputi Bakornas. Ternyata Budi, yang sedang berlibur bersama keluarga di Ciwidei, Bandung Selatan, belum mendengar kabar itu. Segera ia menelepon teman–temannya di Banda Aceh. Telepon tak kunjung tersambung. Gagal memperoleh keterangan dari Banda Aceh, ia pun menghubungi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) di Jakarta. Keterangan BMG sungguh mengejutkan: benar, ada gempa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan jarum alat pengukur gempa di BMG sampai mentok. Jadi, menurut alat yang disebut seismograf itu, skala gempa tersebut besar sekali.

Syahdan, acara halalbihalal masyarakat Aceh di Istora Senayan pagi itu, yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, yang semula santai dan meriah, mendadak berubah. Wakil Gubernur Aceh Azwar Abubakar, yang mendapat kesempatan pertama memberikan sambutan, mengatakan hatinya tengah terbelah karena di Aceh ada gempa besar. Rupanya, sebelum Azwar berpidato, mereka yang berhalalbihalal itu belum banyak yang tahu, atau masih bertanya–tanya, soal gempa di Aceh. Segera orang–orang sibuk dengan telepon seluler masing–masing. Pidato sambutan Wapres singkat, lalu acara bubar. Wapres tak segera beranjak, malah mengadakan rapat mendadak di Istora Senayan itu juga, mungkin karena beberapa pejabat hadir dalam halalbihalal tersebut.

Dalam rapat mendadak tersebut, Wapres memutuskan, hari itu juga ia akan pergi ke Aceh dengan pesawat pribadi. Wakil Gubernur Aceh serta sejumlah menteri akan ikut. Sebelumnya, Wapres sudah memberi tahu pilot pribadinya soal penerbangannya ke Banda Aceh. Namun, akhirnya, yang berangkat hari itu dengan pesawat pribadi Jusuf Kalla hanya dua menteri (Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dan Menteri Perumahan Yusuf Asy’ari), Deputi Bakornas Budi Atmadi Adiputro, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Mar’ie Muhammad, Wakil Gubernur Aceh Azwar Abubakar dan istri, serta sejumlah tokoh Aceh—total kurang–lebih 25 orang, sehingga semuanya tertampung dalam Fokker 28 berkapasitas 30–an penumpang itu. Wapres Jusuf Kalla tak jadi terbang ke Aceh. Ia akan mengendalikan tim penanggulangan bencana dari Jakarta karena, “Presiden sedang berada di Nabire.”

Pesawat pribadi itu baru lepas landas dari Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul dua. Di dalam pesawat, Mar’ie Muhammad membagikan peta gempa yang ia peroleh dari salah satu situs di Internet. Wapres sempat berpesan kepada Deputi Bakornas supaya mengambil komando di Aceh, karena dua menteri yang ikut dalam rombongan ini masih terbilang baru dalam mengurusi bencana.

Di sudut lain Jakarta, Ahad pagi itu juga. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sedang berbaring di kolong mobil Impala tuanya, di rumah dinasnya di Jalan Denpasar. Tiba–tiba pengawal menghampirinya. Ada kabar dari Dinas Siaga Markas Besar (Mabes) TNI di Cilangkap tentang gempa besar di Aceh.

Dalam organisasi Bakornas, Panglima TNI terdaftar sebagai salah satu anggota. Keanggotaan itu memberinya wewenang untuk segera bertindak kalau terjadi bencana dan tindakan memang diperlukan. Namun pagi itu Panglima tak langsung mengambil suatu keputusan penanggulangan bencana apa pun karena informasi dari Cilangkap yang baru saja disampaikan kepadanya belum cukup jelas. Lalu Panglima TNI mencoba menghubungi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya untuk menanyakan ihwal bencana di Nanggroe Aceh Darussalam itu. Gagal, meski berkali–kali upaya dilakukan. Hubungan telepon Jakarta–Banda Aceh putus. Baru di tengah hari masuk telepon dari Presiden yang telah berada di Jayapura. Presiden menanyakan apakah Panglima sudah tahu tentang gempa di Aceh. Panglima menjawab iya, tapi dia masih mencari informasi lebih jauh.

Informasi dari Banda Aceh terhambat oleh putusnya komunikasi. Untunglah militer memiliki radio komunikasi single–sideband (SSB). Dengan SSB itulah Pangdam Mayjen Endang Suwarya mengumpulkan informasi dari semua komando distrik militer (kodim) di kabupaten yang terkena bencana, lalu melaporkannya ke Dinas Siaga Mabes TNI di Cilangkap. Informasi yang terkumpul di Mabes TNI itu oleh Perwira Dinas Siaga Brigjen Darmawi Chaidir dilaporkan ke Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Kasum) Mayjen Adam Damiri.

Saat itu juga Mayjen Adam Damiri meminta Perwira Dinas Siaga menelepon balik Pangdam Mayjen Endang Suwarya, agar Pangdam segera membantu masyarakat dan tetap waspada. Untuk menguatkan perintah lisan itu, Asisten Operasi Kasum pun minta dituliskan telegram yang isinya langkah–langkah yang harus diambil Pangdam Iskandar Muda.

Telegram itu kemudian dikirimkan atas nama Panglima TNI, ditembuskan kepada tiga kepala staf dan Kasum, serta kepada Panglima sebagai laporan. Langkah yang harus diambil itu, antara lain, semua satuan TNI yang tak sedang menjalankan tugas operasional keamanan segera mengevakuasi korban, menggelar rumah sakit lapangan, dan menyelenggarakan dapur umum. Setiap perkembangan harus langsung dilaporkan, kapan saja. Tapi proses ini memerlukan waktu sebelum dilaporkan kepada Panglima TNI.

Syahdan, begitu mendengar laporan dari Perwira Dinas Siaga Brigjen Darmawi Chaidir, Jenderal Endriartono segera membayangkan jalan–jalan darat sulit ditempuh karena air laut naik ke darat dan kemungkinan besar prasarana lalu lintas darat rusak. Tak ada jalan untuk menolong para korban selain dari udara. Langsung Jenderal Endriartono menelepon Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Cheppy Hakim dan Asisten Operasi Kasum TNI Mayjen Adam Damiri. Panglima menanyakan alat angkut udara yang tersedia guna mengirimkan bantuan ke daerah bencana. Jawaban yang diperoleh bikin kecut:

“Pesawat Hercules yang kita miliki saat ini yang bisa terbang hanya enam. Itu pun jam terbangnya sudah hampir habis. Helikopter TNI jumlahnya juga terbatas.”

Tak ada jalan lain, pikir Panglima TNI, untuk menyelamatkan korban yang masih hidup, harus minta bantuan militer negara sahabat. Kebetulan, Panglima mengenal baik mereka.

Pucuk dicinta ulam tiba. Sebelum Jenderal Endriartono menelepon rekan–rekannya, telepon berdering. Di seberang, Panglima Angkatan Bersenjata Australia Jenderal Peter Cosgrove berbicara. Rupanya, para panglima militer di negara sahabat, begitu mendengar berita bencana di Aceh, segera proaktif menghubungi Panglima TNI.

Jenderal Cosgrove menawarkan bantuan obat–obatan dan tenaga medis. Sebelum menjawab tawaran itu, Panglima TNI terlebih dahulu menceritakan keadaan Aceh menurut laporan Pangdam Iskandar Muda.

Bencana ini luar biasa, sehingga bantuan obat–obatan dan tenaga medis, “It’s not enough,” kata Panglima TNI. Ia memerlukan banyak pesawat guna mengangkut bantuan ke daerah–daerah karena diperkirakan banyak jalan darat yang rusak parah dan tak mungkin dilalui kendaraan. Kalau bisa, kata Panglima TNI, Australia juga mengirimkan Herculesnya. Tak berpanjang–panjang, Cosgrove langsung menjanjikan empat Hercules. Melalui telepon itu juga Panglima Tentara Singapura Letjen Ng Yat Chung menjanjikan tiga Hercules. Tawaran bantuan juga datang dari Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Tan Sri Dato’ Seri Mohd. Zahidi bin H. Zainuddin. Sementara itu, Komandan Komando Pasifik Amerika Serikat Admiral Fargo dan kapal induknya, USS Abraham Lincoln, yang sedang menuju Hong Kong, langsung berbelok arah menuju Aceh untuk memberikan bantuan. Kapal induk ini antara lain membawa 17 helikopter.

Sesungguhnya, sampai hari itu, mereka yang berada di luar daerah bencana baru menduga–duga bahwa gempa di Aceh sangatlah besar. Tentang “air laut” yang naik ke darat, pada umumnya mereka pun belum sepenuhnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Putusnya hubungan telepon ke Aceh menutup informasi tentang Aceh. Baru di kalangan militer—ini pun terbatas pada beberapa orang, termasuk Panglima TNI—dengan radio komunikasi SSB, informasi tentang bencana terkabarkan. Tapi ini pun belum sepenuhnya menggambarkan dahsyatnya gempa 9,1 skala Richter pada pukul 08.50 itu, yang
sekitar 15 menit kemudian disusul tsunami, gelombang setinggi belasan meter yang mengempas ke darat sampai sekitar 6 kilometer, dengan kecepatan 30 kilometer per jam, yang meratakan apa pun yang dilewatinya—sebagaimana sudah disebutkan di bagian terdahulu. Baru kemudian, sesuai dengan jalannya jarum jam dan beredarnya hari, gambaran tentang gempa dan tsunami makin lengkap dan menyebar ke seluruh penjuru.

Jenderal Endriartono Sutarto pun baru yakin benar besarnya bencana di Aceh setelah Senin esok harinya mendapat laporan langsung dari Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya. Pangdam melaporkan, ketika gempa terjadi, ia berada di Aceh Tengah, menghadiri acara menanam 800.000 pohon di sekitar Danau Laut Tawar. Ia mengetahui soal gempa itu begitu dahsyat dan disusul naiknya air laut dari anak buahnya, antara lain Komandan Kodim Pidie dan Komandan Kodim Lhokseumawe. Di Lhokseumawe, air laut menghantam ke darat sampai alun–alun dengan ketinggian hingga dua meter. Banyak korban meninggal, termasuk anggota TNI. Acara penanaman pohon pun dipercepat. Setelah itu, Pangdam bersama Komandan Resor Militer (Danrem) Liliwangsa dan anggota rombongan yang lain terbang ke Pidie dengan helikopter. Dalam perjalanan ke Pidie, masuk informasi bahwa Banda Aceh tergenang air laut sampai dua meter. Pangdam memutuskan untuk kembali ke Banda Aceh. Pidie ia serahkan kepada Danrem Liliwangsa.

Di Banda Aceh, helikopter yang ditumpangi Pangdam tak mungkin mendarat di Lapangan Blang Padang, lapangan terdekat dengan Kodam. Lapangan itu tergenang air. Sampah dan sisa–sisa bangunan pun menumpuk. Tak ada tempat mendarat di sekitar Kodam, helikopter lalu menuju Pangkalan Udara Blang Bintang, yang—karena begitu jauh dari pantai—tak tersentuh air laut. Dari Blang Bintang, dengan bus pinjaman dari komandan pangkalan udara itu, Pangdam memasuki Banda Aceh.

Tiang–tiang listrik tumbang, lumpur di mana–mana, bangkai binatang berserakan. Orang–orang berlarian panik. Jalan masuk ke Banda Aceh dipenuhi sampah yang terdiri atas berbagai macam benda, dan mayat terserak di mana–mana. Dengan susah payah bus yang membawa Pangdam Iskandar Muda itu akhirnya sampai juga di Rumah Sakit Kesdam (Kesehatan Kodam). Meski dalam perjalanan Pangdam sudah membayangkan betapa besar bencana ini, sesampai di rumah sakit tetap saja ia kaget: ratusan mayat bergelimpangan di halaman, puluhan korban luka dirawat di dalam. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12.30 WIB.

Dari Rumah Sakit Kesdam, Pangdam langsung ke Markas Batalyon 112. Soalnya, ia memperoleh informasi bahwa banyak warga, termasuk istri dan anaknya sendiri, mengungsi ke markas batalyon tersebut. Benar, setiba di Markas Batalyon 112, Pangdam bertemu dengan anak dan istrinya. Ia pun sempat menengok sejumlah korban, termasuk Kepala Staf Kodam yang terluka parah. Sesudah itu, tanpa membuang–buang waktu, Pangdam langsung memberikan komando: keluarkan semua bahan makanan, buat dapur umum untuk warga sipil dan militer. Anggota Kodam dipersilakan mencari anggota keluarganya yang hilang, sedangkan yang mempunyai anak kecil diharap tetap menjaga markas. Selebihnya diperintahkan mengikuti Pangdam ke kota, memberikan pertolongan kepada korban yang masih hidup dan mengevakuasi korban yang meninggal. Inilah pasukan penolong dan pengevakuasi mayat pertama yang terkoordinasi, terdiri atas 500 siswa Sekolah Calon Perwira dan hampir seribu anggota Kodam.

Meskipun Panglima TNI sudah membayangkan besarnya bencana berdasarkan laporan dari Mabes TNI, laporan Pangdam yang lebih detail memberikan gambaran bahwa bencana di Aceh mahadahsyat dan tak pernah terjadi sebelumnya. Maka siang hari itu juga Panglima terbang ke Lhokseumawe, antara lain untuk memberikan laporan kepada Presiden, yang hari itu terbang dari Jayapura ke Aceh.

Penerbangan Nabire–Jayapura ditempuh dalam waktu sekitar dua jam. Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Sentani, Jayapura, sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur—sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat. Malam harinya, Presiden dijadwalkan menghadiri perayaan Natal bersama masyarakat Papua di Gelora Cenderawasih. Sejak mendarat, di tengah suasana peringatan Natal, Presiden sibuk mencari informasi tentang gempa di Aceh dan Sumatera Utara.

Malamnya, sekitar 5.000 orang hadir dalam perayaan Natal yang berjalan sesuai dengan 22 rencana. Dalam sambutannya, meski tidak secara khusus, Presiden menyinggung bencana di Aceh. “Damai, kasih, dan sukacita itu hendaknya diamalkan bagi saudara–saudara kita sesama bangsa yang benar–benar membutuhkan, terutama mereka yang mengalami musibah gempa di Alor, Nabire, dan terakhir di Aceh dan Sumatera Utara.”

Sehabis perayaan Natal, informasi makin jelas: gempa di Aceh adalah gempa besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan gempa Nabire yang menewaskan sekitar 130 orang. Malam itu juga diselenggarakan jumpa pers di Gedung Negara Jayapura. Presiden bercerita tentang gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara sebagaimana yang dilaporkan kepadanya. Hingga malam itu, korban meninggal sudah lebih dari 800 orang. Angka ini, kata Presiden, akan terus bergerak naik karena belum semua korban dievakuasi. Jelas, ini sebuah gempa besar. Malam itu juga Presiden menyatakan gempa di Aceh sebagai bencana nasional. Presiden membatalkan rencana kunjungan ke Ambon karena esok harinya dia dan rombongan akan langsung terbang ke Aceh.

Pemerintahan Yudhoyono–Jusuf Kalla pada hari itu baru berusia dua bulan lebih sepekan. Pada usia semuda itu, pemerintah ini harus menanggulangi bencana yang oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell, yang pernah memimpin Operasi Gurun di Irak, dikatakan sebagai bencana yang dahsyatnya belum pernah ia saksikan. Menurut David Nabarro, direktur urusan bantuan kesehatan dalam krisis di Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa–Bangsa, skala bencana di Aceh ini sangatlah besar, suatu skala yang belum pernah dihadapinya.
Dugaan Powell dan Nabarro tidak berlebihan. Kemudian kita tahu, sepanjang pantai Banda Aceh sejauh enam kilometer ke daratan tersapu tsunami. Total di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam, daratan yang “rata dengan tanah” ini 28.485 hektare atau hampir 40 persen luas DKI Jakarta. Sebagian besar daerah tersebut adalah kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi seperti pasar dan pertokoan. Jadi, meski luas daratan yang porak–poranda kurang dari setengah persen, korban meninggal sekitar 7,5 persen dari total penduduk Nanggroe Aceh Darussalam atau 126.741 orang.

Angka–angka dalam bencana tersebut baru bisa diketahui beberapa hari setelah bencana. Andai saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segera menyatakan bencana di Aceh sebagai bencana nasional, kemungkinan besar angka–angka itu jauh lebih tinggi. Sebab, penetapan bencana di Aceh sebagai bencana nasional dengan sendirinya menggerakkan semua departemen dan kementerian untuk segera memberikan bantuan ke sana. Lantas, esoknya, setelah malamnya Presiden mengumumkan bencana nasional itu, ketika singgah di Makassar dalam perjalanan Jayapura–Lhokseumawe, dinyatakanlah hari berkabung nasional tiga hari. Pernyataan ini sekaligus sebagai imbauan agar seluruh rakyat Indonesia ikut berdukacita dan memberikan bantuan semampunya—kalaulah bukan materiil, ya, moril. Dengan dua pernyataan tersebut, Presiden tak hanya menggerakkan birokrasi, tapi juga seluruh bangsa, untuk ikut menangani bencana di Aceh dan Sumatera Utara itu.

Sementara itu, Wakil Presiden sebagai Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi bergerak cepat. Ia mengirimkan tim ke Aceh untuk langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, agar perencanaan penanganan bencana
bisa dilakukan sebaik mungkin. Wapres, selain membekali Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil uang Rp 200 juta, juga meminjaminya telepon satelit. Wapres minta, begitu sampai di Aceh, Menteri segera melaporkan segera seperti apa sebenarnya bencana ini. Ternyata kemudian, telepon satelit pun tak berfungsi. Menteri bisa menghubungi Wapres lewat komunikasi SSB milik TNI di Banda Aceh, malam hari.

Dari tim yang dikirimkan inilah Wapres Jusuf Kalla mendapatkan informasi yang membuat dia langsung meminta Menteri Keuangan Jusuf Anwar menyediakan uang kontan Rp 10 miliar untuk dibawa ke Aceh esoknya. Wapres tak mau tahu dari mana Menteri mendapat uang sebanyak itu. Pokoknya, esok harinya uang itu sudah harus dibawa untuk dana penanganan bencana.

Lalu apa yang disaksikan Menteri Sofyan Djalil di hari Ahad itu? Menteri itu mendarat di Medan sekitar pukul 16.00. Sedianya, di Bandara Polonia itu pesawat hanya akan mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan penerbangan ke Aceh. Namun mereka mendapat kabar bahwa Bandara Iskandar Muda, Banda Aceh, tak bisa didarati. Pesawat Garuda yang terbang ke Banda Aceh pagi itu kembali ke Medan. Ceritanya, pesawat itu tak berani mendarat karena tak ada pemandu pendaratan di menara pengendali lalu lintas udara di Bandara Iskandar Muda. Tanpa pemandu, pendaratan berisiko sangat besar. Langsung Sofyan Djalil mengontak Wapres, melaporkan situasi. Jusuf Kalla kemudian menghubungi pihak TNI, minta bantuan agar pesawat bisa mendarat di Banda Aceh. Sekitar satu setengah jam kemudian, pihak TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Blang Bintang, Banda Aceh, menghubungi TNI Angkatan Udara di Polonia dengan radio SSB. Pesawat Wapres bisa mendarat di Blang Bintang, katanya, tapi dengan prosedur darurat, karena peralatan elektronik di menara pengendali mati total. Akhirnya, sekitar pukul 18.00, pesawat lepas landas menuju Banda Aceh.

Di Blang Bintang, anggota Pasukan Khas TNI Angkatan Udara sudah menunggu dengan satu minibus dan satu truk. Rombongan dari Jakarta itu pun dibagi dua: yang naik bus dan naik truk. Waktu itu sekitar pukul 19.00. Di beberapa toko yang masih buka di dekat bandara, rombongan membeli beras dan mi instan. Bus dan truk merangkak pelan–pelan menuju gubernuran. Sebentar–sebentar rombongan terpaksa berhenti karena jalan harus dibersihkan terlebih dahulu dari jenazah yang bergelimpangan. Suasana mencekam. Menyaksikan mayat bergeletakan, semuanya terdiam, bahkan beberapa orang muntah–muntah. Akhirnya, mereka sampai di pendapa gubernuran sekitar pukul 22.00. Beberapa anggota rombongan yang memang orang Aceh dan tinggal di Banda Aceh langsung pergi menengok rumah masing–masing, termasuk Wakil Gubernur Azwar Abubakar. Sementara itu, Menteri Sofyan Djalil hendak menghubungi Wapres. Ternyata telepon satelitnya tak bisa difungsikan. Karena itu, Sofyan lalu ikut Wakil Gubernur meninjau rumahnya Mereka bertemu lagi di pendapa pada pukul 23.00. Datang bergabung Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Bachrumsyah Kasman—keduanya tampak sangat capek. Segera rapat kilat dibuka. Acara pertama membentuk tim penanggulangan bencana sementara. Sebagaimana dipesankan Wapres, Budi Atmadi disepakati bersama untuk memimpin tim itu. Sehabis rapat, Budi Atmadi hendak melaporkan segalanya kepada Wapres. Kebetulan, tak jauh dari pendapa, ada perumahan Angkatan Darat. Di situ ada radio SSB, tapi setrumnya lemah. Budi Atmadi pun minta agar aki dari salah satu truk yang diparkir di situ diturunkan. Radio akhirnya berfungsi. Lewat komunikasi radio inilah akhirnya Menteri Sofyan Djalil menyampaikan laporan pertama kepada Wapres bahwa Aceh porak–poranda. Sumber: Buku BRR NAD – Nias

Leave a Reply