Beberapa hari lagi Aceh kembali memiliki Gubernur difinitif. Tanggal 5 November 2020 ini, Mendagri akan melantik Ir Nova Iriansyah, MT sebagai Gubernur Aceh dalam Paripurna DPR Aceh.

Advertisement

“Jadwal pelantikan tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB,” kata Ali Basrah, anggota DPR Aceh yang sedang berada di Jakarta dalam rangka mendiskusikan RAPBA 2021, Selasa (/11).

Sejak Irwandi Yusuf menjalani proses hukum, kepemimpinan Aceh dilanjutkan oleh Nova Iriansyah sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh yang dilantik pada 9 Juli 2018.

Irwandi sendiri diberhentikan sementara pada 26 Juli 2018 melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 70/P tahun 2019 tentang pemberhentian sementara Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022.

Pemberhentian ini karena Irwandi sedang menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Lalu, Presiden RI melalui Keppres Nomor 73/P Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 memberhentikan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh Periode 2017-2022. Hal ini karena sudah ada putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Bulan berikutnya, melalui Keppres Nomor 95/P Tahun 2020, tertangal 15 September 2020 Nova Iriansyah diberhentikan sebagai Wakil Gubernur Aceh serta pengesahan pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh.

Dinamika Politik
Usai dilantik 9 Juli 2018 Sejak Plt Gubernur Aceh, Nova bergerak cepat menata kerja pembangunan Aceh, menata hubungan politik kemitraaan dengan DPR Aceh plus penataan birokrasi dilingkungan Pemerintah Aceh

Hasilnya, hadirlah APBA 2019 yang tepat waktu dalam sejarah pengesahan APBA pasca Mou Helsinky 2005 lalu. Bahkan, pengesahan APBA 2020 yang disahkan dengan qanun pada 25 September 2019 menjadi yang tercepat di Indonesia.

Untuk diketahui, karena ketegangan dengan pihak legislatif Aceh, APBA 2018 disahkan dengan Pergub. DPR Aceh bahkan sempat melakukan gugatan judicial review terhadap Pergub Aceh Nomor 09 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, yang berakhir ditolak.

Paska pengesahan APBA 2018 dengan Pergub, DPR Aceh mengajukan interpelasi terhadap Irwandi. Usulan 42 dari 81 anggota DPR Aceh disetujui dalam Paripurna Khusus (9/5), yang dilanjutkan dengan Paripurna Istimewa untuk mendengar jawaban Gubernur Aceh (4/6).

Jawaban Gubernur Aceh yang dibacakan oleh Nova Iriansyah pada Paripurna Istimewa, 28 Juni 2018 dan 2 Juli 2018, ditolak oleh DPR Aceh dan mewacanakan penggunaan hak angket, yang terhenti karena Gubernur Aceh terkena OTT KPK.

Ketidakharmonisan dengan DPR Aceh, bukan hanya menyebabkan hadirnya APBA 2018 melalui Pergub tapi juga menyebabkan daya serap anggaran yang tidak maksimal, hanya 81,8 persen. Sedangkan daya serap APBA 2019 lebih tinggi mencapai 90,4 persen.

Terbangunnya kembali hubungan kemitraan yang sinergis dengan DPR Aceh periode 2014-2019 juga memungkinkan Aceh memiliki proyek yang tidak biasa dengan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus memastikan proyek strategis yang digagas oleh Gubernur Aceh sebelumnya, dapat dituntaskan.

Pembangunan lima Rumah Sakit Regional yang sebelumnya dilakukan melalui skema anggaran pinjaman pihak ketiga diubah dengan skema penganggaran dengan APBA 2020 sebesar Rp103 M.

Nova bersama DPRA periode 2014-2019 juga menyepakati memakai skema penganggaran tahun jamak untuk menuntaskan proyek instalasi Ongkology dan 12 ruas jalan tembus dan proyek irigasi Sigulai.

Tidak hanya itu, Pemerintah Aceh dengan persetujuan DPRA 2014 – 2019 berhasil menghadirkan tiga kapal yang dinamai
Aceh Hebat 1, Aceh Hebat 2 dan Aceh Hebat 3. Dua diantaranya sudah dilakukan pelepasan ke laut, satu lagi segera menyusul dilepas ke laut.

Langkah penataan birokrasi juga dilakukan oleh Nova Iriansyah, khususnya sejak dr Taqwallah, M. Kes dilantik sebagai Sekda Aceh. Hasilnya, lingkungan kerja di Pemerintah Aceh tidak hanya bersih, rapi, elok dan hijau tapi juga kerja pelayanan publik semakin tertata sehingga etos kerja menjadi lebih cepat, sigap dan tanggap khususnya untuk aksi kemanusiaan seperti gerakan donor darah.

Badai Politik Baru
Pada awal usai pelantikan anggota DPR Aceh periode 2019-2024 harapan melanjutkan harmoni kerja pembangunan Aceh terbuka lebar. Tidak hanya itu, dengan hadirnya beberapa politisi muda yang menjadi pimpinan DPR Aceh peluang menghadirkan proyek strategis lebih lanjut menjadi sangat terbuka.

Salah satu isu yang kompak menjadi perhatian eksekutif dan legislatif adalah soal advokasi keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh. Keduanya sepakat untuk memperjuangkan secara bersama-sama hingga dilakukan pertemuan yang diperluas dengan berbagai pihak, termasuk dengan anggota DPR dari pemilihan Aceh.

Sayangnya, sinergi eksekutif dan legislatif ini harus berjalan di deru badai politik, justru ketika Aceh sedang dikepung “musuh bersama” yaitu pandemi Covid-19. Peraturan yang membolehkan eksekutif bertindak cepat terkait Covid-19 mendapat tafsir berbeda dari DPR Aceh, yang kemudian meluas ke hal lain, khususnya produk keputusan bersama dengan DPR Aceh periode sebelumnya yaitu multi year contract.

Ujungnya, kisah politik interpelasipun berulang, yang kemudian berlanjut dengan usulan penggunaan hak angket. Untuk agenda yang terakhir ini, belum bisa dilaksanakan karena tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh 56 anggota dari 81 anggota DPR Aceh.

Paska interpelasi dan belum kuorumnya usulan hak angket, aura harmoni mulai kelihatan. Hal ini ditandai dengan kedua pihak mulai aktif kembali melakukan pembahasan RAPBA 2021 dengan semangat agar lahir Qanun APBA 2021.

Adanya fasilitasi pihak Kemendagri juga ikut membantu kedua pihak agar tidak kembali terjebak dalam politik yang tidak menghasilkan produk qanun, khususnya qanun APBA 2021. Dan, dengan segera berubahnya status Plt menjadi gubernur difinitif maka ditemukan kembali keseimbangan politik antar dua mitra sejajar Pemerintahan Aceh sehingga ragam pembahasan dapat dilakukan secara bersama di Aceh.

Tentu semua berharap, dimasa berada di ujung periode kerja yang tidak lama lagi ini, Pemerintahan Aceh yaitu eksekutif dan legislatif dapat mempersembahkan hal terbaik bagi segenap rakyat Aceh. Dengan begitu, mandat yang mereka berikan dalam Pilkada dan Pileg lalu tidak menjadi sia-sia. Semoga! []

Leave a Reply