Di kota, tidak sedikit orang berasal dari pedalaman, yaitu kampung yang masih terisolir. Mereka ada mahasiswa, ada anggota dewan, juga ada yang kerja di pemerintahan.

Advertisement

Mereka bukan tidak sayang kepada gampongnya. Sayang! Bahkan sangat ingin berjuang membebaskan keterisoliran tempat kelahiran.

Tapi, ketika berada di kota suara pedalaman itu tersedak dikerongkongan. Padahal, suara pedalaman itu adalah suara hati mereka sendiri. Polusi politik membuat suara pedalaman itu tertelan, tersimpan di ruang hati.

Saya jadi melayang ke masa muda. Dulu, saat tiba di Banda Aceh, rambut yang hitam berubah menjadi putih. Dengan jalan rusak dan belum ada jembatan, membuat waktu tempuh ke Kuta Radja, jadi lebih lama. Berangkat pagi, tiba bisa jadi kala malam.

Dulu, di gampong, saat jalan usai dibuat, bahagianya bukan main. Saya bahkan pernah berbaring di aspal kala malam, untuk merasakan berkah dari pembangunan.

Dulu juga, ketika menjadi mahasiswa di Banda Aceh, saya merindui satu sosok, Ibrahim Hasan. Tapi, kini saya merinding jika mengingat Gubernur Aceh periode 1986 – 1993 itu.

Andai beliau yang jadi gubernur saat ini, apa beliau akan sanggup bertahan dari gempuran untuk membebaskan zona barat – selatan dari keterisoliran lewat kebijakan pembangunan jalan melalui metode kontrak tahun jamak? Diam-diam saya membaca alfatihah untuk almarhum Ibrahim Hasan karena sudah menjadi gubernur di masa lalu hingga waktu tempuh ke Banda Aceh jadi singkat.

Andai saya sekarang masih mahasiswa, bisa jadi juga saya tidak akan lantang menyuarakan suara pedalaman, misalnya dari Buloh Suma, dari Samarkilang, dan dari pedalaman lainnya, bukan karena saya tidak peduli, melainkan lebih karena sungkan apalagi sampai disebut sudah jadi orang dalam.

Jadi, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mengirim sepotong doa penguat perjuangan bagi gubernur yang kini masih berteguh hati menjalankan apa yang sudah menjadi bagian dari Qanun APBA 2020.

Soalnya, apa yang bisa diharap? Toh, jarang ada jurnalis yang datang ke pedalaman, yang sengaja mengangkat suara rakyat di sana, sebab nilai kliknya kecil. Di sana, aspirasi warga baru banyak yang dengar kala musim Pileg dan Pilkada tiba. Selebihnya, sangat terpulang pada siapa yang memimpin dan pada kekuatan apa yang menguasai 81 kursi anggota dewan.

Jika saya anggota dewan pun, suara saya yang berasal dari mandat rakyat tidak lagi berguna karena bisa dikalahkan oleh mandat partai. Dan mandat partai sangat ditentukan pula oleh siapa pemimpin partai dan bagaimana masing-masing pemimpin partai berkoalisi dan memainkan pertarungan politiknya. Bahkan, sejarah politik lalu bisa ikut pula menentukan. Duh!

Pada masa KKN pun tidak banyak yang bersedia menulis, apalagi sampai ada yang mengkristalkannya menjadi gerakan demo. Apalagi jika demonya mengangkat tema mendukung pemerintah.

Saat ini, mendukung pemerintah disebut tidak revolusioner, minimal tidak kritis, bahkan cenderung dituduh sudah jadi BuzzerRp. Jadi, tidak gagah menjadi korlap demo mendukung kerja pembangunan.

Beda, jika demo disertai dengan narasi mosi tidak percaya, seret gubernur Aceh, gulingkan gubernur, rukyah kantor gubernur, pasti terasa gagah apalagi kala dipublish media secara besar-besaran, dan di share di media sosial.

Akhirnya, daripada kiri kanan kena, lebih selamat mengirim doa berharap Tuhan yang Maha Kuasa dapat menunjukkan jalan keluarnya.

Leave a Reply