Tanpa harus menjadi jenius sosiologi politik, pembaca yang memiliki hati pasti langsung menangkap dua poin penting dari ulasan AHH, yaitu politik belah bambu dan provokasi. Dan keduanya, bukanlah kebiasaan akademik, melainkan kegemaran segelintir politisi.

Advertisement

Karena itu, merujuk syarat “kepercayaan publik” kepada otoritas dalam penanganan pandemi, yang juga dikutip AHH, maka ulasan berjudul “Aceh Carong telah Pergi…:” patut diduga sebagai sumbangan politik (bukan sumbangan akademik) yang berpotensi bagi penghancuran ikhtiar bersama menangani pandemi Covid-19 di Aceh.

Ulasan “politik belah bambu” langsung tertangkap pada penilaian yang tidak berimbang. Pada satu sisi, AHH berbaik hati memahami kelemahan rekan Nova Iriansyah, tapi pada saat yang sama menekan Nova tanpa ampun. Sosok rekan Nova direnungi sebagai superhero yang dimanusiawi kelemahannya, sedangkan Nova diposisikan sebagai sosok bangai, bahkan sebelum memiliki dukungan informasi yang memadai bagi seorang akademik dalam membuat penilaian, khususnya untuk kegiatan Gebrak Masker.

Ulasan belah bambu itu tidak terlalu bahaya karena publik telah cukup memiliki informasi tentang Nova dan rekannya, yang paling penting bukan komparatifnya melainkan pembelajaran politik dari semua peristiwa politik yang sudah terjadi di Aceh sehingga cita-cita mewujudkan demokrasi sejati makin mudah diimplementasikan, terutama dalam mengakhiri tradisi politik kekerasan dan kekerasan politik di Aceh.

Paling provokatif adalah mengesankan Operasi Gebrak Masker Gubernur keseluruh Aceh dengan Operasi Marsose Belanda memerangi pejuang Aceh di pedalaman. Meski menyebut yang satu nista (Gubernur Belanda) dan yang lain mulia (Gubernur Aceh), namun dengan menyuguhkan penilaian yang terburu-buru tentang Gebrak Masker dan langsung menyimpulkan Gebrak Masker sebagai pekerjaan mulia yang dikerjakan dengan buruk karena dilakukan secara rombongan dan pengumpulan massa maka nilai provokasinya langsung menonjol.

Anehnya, dengan merujuk WHO dan “buku suci” penanggulan Coviid-19 AHH guna menolak pendekatan rombongan dan pengumpulan massa dalam kerja penangganan Covid-19, AHH justru menyarankan pendekatan yang mirip yaitu menggalang rombongan berbagai pihak lainnya dalam kerja bagi masker. Jadi, satu sisi menolak rombongan pasukan ASN tapi sisi lain mengusulkan rombongan lainnya, termasuk TNI. Jelas, siapapun pihak pelaksana, jika Gebrak Masker dipahami sebagai kegiatan rombongan yang mengumpulkan massa untuk bagi-bagi masker, pastilah sama-sama keliru.

Padahal, jika sedikit sabar untuk memeriksa tertib acara Gebrak Masker Aceh (GEMA) 4 September, langsung ketemu dengan kata kuncinya berupa mengGEMAkan pesan penting tentang masker, dan hanya salah satunya saja item penyerahan masker. Ingat, bukan bagi-bagi masker seperti pendekatan calon gubernur bagi-bagi uang kepada kumpulan massa yang berakhir rebut-rebutan.

Gebrak Masker adalah bahagian dari pelaksanaan intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 dan surat Menteri Dalam Negeri No. 440/3592/BPD, yang kemudian diikuti Surat Gubernur Aceh No. 440/12518 tentang Gebrak Masker se-Aceh kepada Bupati/Walikota, yang kemudian dibahas bersama dengan Sekda dan Camat se Aceh melalui Vidcon 26 Agustus 2020 siang. Konsep GEMA 4 September 2020 terakhir juga disampaikan kepada berbagai kalangan untuk mendapat pandangan, sebelum dilaksanakan.

Karena masyarakat ada di desa dimana mesjid dan meunasah menjadi tempat bekumpulnya warga dalam beribadah maka yang menjadi kunci sukses atau penggerak utamanya adalah Camat, Geuchiek dan Imam Mesjid, dan lokasi kegiatannya pun ada di mesjid dan meunasah. Kegiatannya bukan orasi ASN kepada rakyat tentang Covid-19 dengan cara berkumpul beramai-ramai seperti kampanye di musim Pilkada, juga bukan mengumpulkan warga untuk bagi-bagi masker, melainkan dengan Khutbah Jumat oleh khatib pilihan pengurus mesjid, pemasangan spanduk, dan bagi poster kepada tokoh kunci untuk diteruskan kepada warga sesuai protokol kesehatan.

Mengapa bukan dengan menerjunkan TNI dalam bagi-bagi masker? Sesuai dengan Inpres 6/2020 kekuatan TNI melalui Panglima TNI dapat dikerahkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan peotokol kesehatan di masyarakat, dan bersama Polri melakukan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sebaliknya, begitu juga dengan Polri. Pemda sendiri dalam Inpres itu kebagian peran sosialisasi bersama stakeholder lainnya, yang juga ditegaskan dalam surat Gubernur Aceh. Beda di era Ibrahim Hasan, pihak-pihak bisa saja mengusulkan untuk mobilisasi pasukan komando khusus dengan alasan hadirnya pemberontak jenis baru yang lebih kejam.

Bahkan, sebelum aksi GEMA 4 September 2020 ulama kharismatik Aceh sudah melakukan muzakarah yang dari 16 rekomendasinya, salah satunya tekait soal masker. Jadi, dengan menyimpulkan tidak adanya konsolidasi kekuatan, padahal faktanya sejak pembentukan Gugus Tugas sudah melibatkan berbagai kekuatan. Jadi, patut diduga kesimpulan AHH mengandung muatan provokasi ala aktor poliik.

Sekiranya, AHH yang lebih dikenal sebagai akademisi bersabar untuk memeriksa fakta maka akan mudah menemukan makna Carong bahkan hanya dengan melihat struktur Gugus Tugas Aceh. Bahkan, sebagai mantan calon Gubernur yang cukup banyak pendukungnya dulu juga akan mudah memahami soal dana refocusing Aceh khususnya jika dikaitkan dengan perubahan struktur APBN.

Terkait berbagai pihak terlihat jalan sendiri-sendiri itu belum tentu tidak adanya kosolidasi kekuatan. Bisa jadi, karena masing-masing juga punya kegiatan yang harus dijalankan. Kira-kira sama dengan masa habis dicabut DOM di Aceh. Walau sudah ada NGO yang fokus dalam bidang HAM tetap ada yang menghadirkan NGO HAM lainnya.

Itu artinya, sosiologi keacehan memang terkadang meunan diri, hanjeut na manok agam laen, susah kalon gob, sehingga dari luar terkesan hana pernah terkonsolidasi kekuatan keacehan. Udah ada partai lokal tetap muncul partai lokal lainnya. Bagi akademisi biasa, ini namanya tidak terkonsolidasi kekuatan, tapi bagi akademisi yang luas pandangannnya ini namanya taman sari demokrasi.

Sayangnya, AHH lebih suka mengikuti pandangan yang sedang menjadi tren di media sosial yang informasinya dikelola dengan algoritma bacaan, like, dan komentar, teman dan lokasi ketimbang mendudukkan diri sebagai akademisi yang mendedikasikan pemikirannya, minimal membantu publik mendudukkan perkara penanganan Covid-19 secara proposional. Atau, jika hendak menempatkan diri sebagai tokoh hadir dengan pandangan yang membantu mencarongkan apa yang dinilainya masih bangai.

Dan, ketika penanganan Covid-19 ditarik ke kejahatan HAM karena tidak melakukan penelusuran, isolasi dan karantina juga tidak berkerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan maka inilah teknik penggiringan paling ngeri karena berpotensi menggerakkan massa protes, yang bila terjadi dalam jumlah yang ramai, justru telah menjerumuskan rakyat dalam pelanggaran atas protokol kesehatan, padahal Presiden RI telah mengintruksikan untuk melakukan penegakan disiplin atas protokol kesehatan.

Testing, tracing dan treatment memang tiga hal penting dalam penanganan Covid-19. Dan, untuk memaksimalkan testing, Pemerintah Aceh sudah membeli mobile lab PCR yang kini sedang dalam perjalanan menuju ke Aceh. Kalau saja AHH pernah jadi Gubernur Aceh tentu paham, tidak cukup luwes untuk menggunakan uang meskipun ini sedang di masa bencana. Wate masa bencana memang ada kemudahan, tapi begitu pemeriksaan ka lagee masa normal, sehingga mereka yang berkerja sungguh-sungguh di masa bencana justru berpotensi menjadi musibah untuk diri sendiri usai musim bencana berlalu.

Bagi saya, jika boleh sedikit provokatif, kejahatan yang tidak termaafkan adalah menjadikan bencana sebagai momentum pertengkaran politik yang merusak solidaritas.

Dalam status pandemi global virus corona saat ini mencegah bahaya Covid-19 dengan mengedepankan solidaritas haruslah lebih diutamakan. Pilihan ini punya landasannya. Dalam kaedah fiqih disebutkan menghindari mafsadat mesti didahulukan ketimbang mencari maslahat. Dengan begitu mencari maslahat politik dengan menghancurkan trust kepada otoritas publik sebagai syarat menghalau bencana Covid-19, jelas melanggar tujuan syariat.

Itulah kenapa dalam konteks politik kalangan ahlusunnah wal jamaah lebih memilih mengikuti al-jamaah, tidak memerangi para pemimpin dan menghindari konflik di masa ujian, sebagaimana Husain mendukung kakaknya Hasan meski Husain tidak condong dengan kebijakan damai Sang Kakak, Hasan.

Atas dasar kaedah itu, maka siapapun yang menjadikan kebencanaan sebagai momentum pertengkaran politik, apalagi memiliki agenda setting pelemahan solidaritas, melalui trik penghancuran trust terhadap otoritas publik di masa kebencanaan, maka jangan salahkan jika diam-diam dicatat rakyat sebagai aktor penjebol pertahanan covid-19 di Aceh.

Upaya jahat itu dapat diukur dari menurunnya kepatuhan publik dalam mengikuti protokol penangganan covid-19 di Aceh sehingga pemerintah terpaksa berkerja ekstra keras guna mengimbangi provokasi yang hadir, dan bisa jadi dengan pendekatan hukum. Padahal, di negara demokrasi, pendekatan pencegahan Covid-19 haruslah yang bersifat solider dan ini artinya membutuhkan dukungan banyak pihak, khususnya mereka yang pandai dan paham.

Tapi, sudahlah. Kritik bagaimanapun perlu dihormati sebagai usaha bersama kita di Aceh membangun tradisi demokrasi sejati di Aceh. Dengan adanya benturan beragam pemikiran diharapkan terbangun tradisi literasi yang makin mencerdasi, dan era kecakapan provokasi menjadi tinggal kenangan bagi pemikir senior saja. []

Leave a Reply