Pembatalan 12 proyek multi years 2020 – 2022 oleh DPRA menimbulkan protes dari berbagai kalangan. Sepetik pertanyaanpun menggelinding di ruang publik: adakah target lain? Adakah nuansa politik? Meminjam ungkapan Akmal Ibrahim, Bupati Abdya, mari kita sedikit meraba-raba!

Advertisement

**

Sebelumnya, mengutip pendapat yang beredar, eksekutif tetap bisa melaksanakan 11 ruas jalan dan satu waduk bernilai 2,7 triliun itu. Alasannya, yang dibatalkan adalah MoU Proyek Multi Years 2020-2022, bukan Qanun APBA 2020.

Dipilih metode multi years, mengutip Jasman Ma’ruf dari UTU, karena dengan kontrak tahun jamak, 11 ruas jalan yang sudah dikerjakan sejak 1980 dan belum juga bisa tuntas pengerjaannya itu, akan terbebas menjadi proyek mangkrak.

Bahkan, untuk menjamin tidak timbulnya kendala dalam dan paska pelelangan, di awal tahun 2020, melalui berita media, publik sudah melihat Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh mengajak Kepala Unit Layanan Pelelangan (ULP), bersama anggota Pokja bidang infrastruktur, turun lapangan.

**

Hasil penelusuran jejak digital di media massa diketahui pula bahwa hadirnya APBA 2020 sejak pengajuan KUA – PPAS 2019 sudah berada dalam kerangka tahapan dan jadwal sebagaimana di atur dalam Permendagri 33/2019.

Untuk diketahui, Kepala Daerah dan DPRD harus menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah/Perda (Aceh: Qanun) tentang APBD 2020 paling lambat 30 November 2019, satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020.

Jadi, tidak ada perintah untuk menunggu DPRA baru. Sebagaimana diketahui, 81 anggota DPRA sendiri dilantik pada Senin, 30 September 2019. Sedangkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diperlukan agar DPRA dapat berkerja, baru rampung pada 20 April 2020.

Tentu saja selalu ada dinamika dalam pembahasan. Buktinya, DPRA sempat mengembalikan KUA – PPAS 2020 kepada Pemerintah Aceh pada 24 Juli 2019 yang kemudian disampaikan tanggapan oleh Plt Gubernur Aceh pada 29 Juli 2019.

Bahkan, pada 26 September 2019 Mendagri Tito Karnavian secara khusus mengingatkan seluruh Gubernur agar APBD 2020 diselesaikan tepat waktu. Berikutnya, Mendagri bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya kepada DKI Jakarta yang disebut sudah terlambat jika RAPBD disahkan pada 11 Desember 2019.

**

Waktu dengan cepat menghadirkan ragam tantangan begitu masuk ke rentang waktu tahun anggaran 2020, salah satunya Covid-19, yang mendorong Pemerintah untuk mengatur ulang soal anggaran lewat refocusing.

Baru setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi, kabar lelang proyek multi years disampaikan. Mengutip Plt Gubernur Aceh, Presiden meminta untuk segera mempercepat proses tender pengadaan barang dan jasa serta pekerjaan kontruksi lainnya.

**

Dengan latar itu, wajar keputusan dewan yang membatalkan proyek tahun jamak 2020-2022 mendapat penolakan dari daerah. Masing-masing Bupati pun menyampaikan sikapnya. Begitu juga dengan kalangan akademisi, juga pemuda, sudah menyatakan sepakat dengan proyek multi years 2020-2022, jauh hari sebelum palu dari tangan Ketua DPRA diketuk di atas meja.

Adakah target lain, sebagaimana yang coba raba-raba oleh Bupati Akmal Ibrahim yang berlatar jurnalis itu? Apakah terdapat nuansa politik sebagaimana diduga oleh politisi demokrat? Ada baiknya kita pinjam analisis semiotika di dunia jurnalistik untuk mencermati “simbol, bahasa dan tanda (sign).”

Dengan menggunakan MoU Proyek Multi Years 2020-2022 sebagai simbol, DPRA berharap dapat menarik perhatian publik untuk ikut mengkomentari topik yang sedang mereka kuliti. Sayangnya, banyak kalangan yang justru setuju dengan pendekatan proyek tahun jamak. Sedihnya, suara publik yang mendukung ini, ada yang coba menggiring sebagai hasil mobilisasi dukungan berbayar.

Dan, dengan menggunakan bahasa seperti MoU Proyek Multi Years cacat prosedural, adanya penumpang gelap, terburu-buru masuk dalam APBA 2020, DPRA seperti terlihat memberi bingkai yang memang sempat menghadirkan beberapa tafsir liar termasuk di media sosial.

Misalnya, Plt Gubernur Aceh disebut dikelilingi makelar/cukong proyek yang memberi fulus bagi mendukung Pilkada 2022 mendatang lewat proyek multi years. Ada juga yang melempar asumsi bahwa proyek multi years terlalu dipaksakan oleh cukong yang sudah memberi fee di depan.

Dengan modal itu, DPRA lalu memunculkan tanda (sign) kepada Plt Gubernur untuk duduk lagi bersama guna memenuhi prosedur penganggaran.

Bagi yang jeli, negosiasi ini terbaca disertai “tekanan” lewat rencana pembentukan Pansus Proyek Multi Years, Pansus Oncology dan Pansus Kredit Bank Aceh Syariah. Bahkan, ada yang menghadirkan narasi pembatalan dapat menjadi langkah menuju langkah berikutnya yaitu proses hukum.

Siasat wakil rakyat ini ada yang bilang terkesan jurus mabok. Tentu saja ini hanya sekedar istilah. Betapa tidak, dengan keputusan membatalkan pembangunan 11 ruas jalan dan satu waduk, wakil rakyat yang dapilnya memilki proyek multiyear, bisa jadi diposisikan sebagai politisi yang tidak memiliki kompetensi memperjuangkan aspirasi dapilnya.

Keberadaan mereka di dewan juga bisa jadi akan ada yang menilai hanya menjadi alat untuk unjuk hegemoni politik KAB, yang sebelumnya sudah dimulai dengan aksi borong komisi di DPRA. Tentu saja dugaan ini menarik untuk dicermati lebih mendalam sehingga makin menarik untuk memperkaya diskusi pembangunan.

Siasat ini, bagi yang mengikuti gerak perbaikan kinerja pemerintah Aceh juga makin tidak efektif. Dari waktu ke waktu, publik dapat mencermati geliat perbaikan kinerja yang mulai memetik prestasi, pujian hingga runtuhnya “kutukan” sebagai provinsi dengan status juara termiskin di Sumatera.

Itu artinya, publik dapat menilai bahwa ada langkah perbaikan kinerja yang sungguh-sungguh sedang ditempuh oleh eksekutif dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Aceh, meski ada yang bilang bukan berupa langkah radikal, tidak juga sebagai langkah populis ala kepemimpinan sebelumnya.

Salah satu langkah kecil tapi memberi hasil nyata itu adalah gerakan Bersih, Rapi, Elok dan Hijau (BEREH) yang langsung berdampak pada perbaikan cara kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh.

Hasilnya, tradisi pengesahan Qanun APBA yang umumnya telat, kini telah tepat waktu. Hasil ini menjadi modal bagi langkah perbaikan kinerja berikutnya, yaitu menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang tepat guna.

Untuk itu pula, langkah reformasi kinerja melalui penguatan etos kerja ASN dicetus oleh Plt Gubernur Aceh dan digerakkan oleh Sekda Aceh, sehingga ragam tradisi buruk ASN di masa lalu, mulai dibersihkan lewat berbagai perbaikan sistem dan prosedur.

Misalnya, meski secara anggaran oleh pemerhati masih ditemukan besarnya anggaran perjalanan dinas (sebelum refocusing) namun tidak serta merta bisa digunakan secara serampangan tanpa mengikuti prosedur yang sudah diperbaiki.

Perbaikan-perbaikan ke dalam yang meski dinilai kecil dan tidak berdampak, menurut penilaian pengamat, namun hasilnya menakjubkan. ASN sebagai pelayan rakyat, mulai hadir dengan aksi berbasis gerakan, bukan semata berbasis anggaran sebagaimana lazim terjadi di masa sebelumnya.

Salah satunya, Gerakan Donor Darah. Kini, Plt Gubernur Aceh melangkah ke gerakan yang lebih luas, melihatkan warga, masyarakat, desa, kabupaten/kota, untuk mengatasi kerawanan pangan berdasarkan prediksi WHO soal krisis pangan karena Covid-19, yaitu Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG.

Dengan peta sedemikian rupa, maka sekalipun DPRA akan memposisikan eksekutif sebagai pihak yang abai pada keputusan DPRA terkait pembatalan proyek muktiyear 2020-2022 baru-baru ini, namun dengan basis dukungan banyak pihak, maka keputusan keras DPRA berpotensi kehilangan daya pikatnya.

Buktinya, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Arsan A Latief MSi sudah menegaskan agar APBD yang sudah sah tidak dikutak atik lagi (Serambi Indonesia, 28/7).

Memang, operan bola oleh DPRA yang sudah ditepis pihak Kemendagri masih dicoba smash oleh Nasir Djamil dan HM Fadhil Rahmi.

Meskipun kedua politisi nasional asal Aceh itu menggunakan narasi kepentingan rakyat di atas segalanya dan karena itu proyek multi years perlu dilanjutkan namun keduanya seirama dengan DPRA soal perlunya eksekutif dan legislatif duduk kembali secara bersama.

Tapi, ajakan ini justru berpotensi inprosudural karena APBA 2020 sudah disahkan, sudah menjadi produk hukum dan sudah dimasukkan dalam lembaran daerah. Sekarang, posisi Pemerintah Aceh, mengutip Arsan A Latief, adalah menjalankan sesuai batas waktu.

Mengacu kepada analisis semiotika yang sudah disampaikan di atas, inilah tanda (sign) yang diajukan DPRA, duduk kembali. Dan, ini pula yang mungkin disebut Akmal Ibrahim, ada target lain, yang hanya bisa diraba-raba, namun sayangnya sangat mungkin pula mengandung jebakan inprosedural hehe. []

Leave a Reply