Banda Aceh, RUBRIKA.id – Pemerintah Aceh diminta untuk bersikap tegas terkait pemulangan sejumlah warga Aceh di Malaysia. Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf (Mualem), Sabtu (13/6/2020).
Permintaan serupa juga pernah disampaikan Mualem secara terbuka kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.
“Karena itu, saya kembali menegaskan dan meminta kepastian sikap dari Pemerintah Aceh untuk dapat membantu kepulangan warga Aceh di Malaysia,” ujar Mualem dalam siaran pers yang diterima media ini, Sabtu siang.
Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh menyebutkan, pandemi virus corona (Covid-19) membuat nasib warga Aceh di Malaysia tidak menentu. Hal inilah yang menurut Mualem, membuat para warga Aceh tersebut menyampaikan aspirasi mereka melalui tokoh masyarakat Aceh yang ada di Kuala Lumpur. Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Mualem, dengan harapan keinginan warga Aceh tersebut kembali pulang ke kampung halaman.
“Sebab, hingga kini, mereka belum punya cara dan tak ada solusi untuk pulang ke Aceh. Padahal, mereka ingin sekali pulang dan berkumpul bersama keluarga,” jelas Mualem.
Dia menyebutkan saat ini Aceh sudah masuk dalam kategori hijau secara nasional dalam peta Covid-19 di Indonesia. Meskipun demikian, Mualem tidak menampik masih adanya beberapa kabupaten dan kota di Aceh yang berstatus kuning.
Itu sebabnya, menurut Mualem, semakin mempermudah dan membuka ruang serta kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk memperhatikan nasib warga Aceh di Malaysia.
Guna memudahkan jalan ini, Mualem menyarankan agar Pemerintah Aceh menjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi dan dinas terkait maupun Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Termasuk dengan tokoh dan organisasi masyarakat Aceh yang ada di Malaysia.
Sementara itu, Jubir PA Muhammad Saleh menyebutkan penegasan yang disampaikan Mualem tersebut merupakan tanggungjawab bersama. Dia mengatakan apa yang disampaikan tersebut murni datang dari warga Aceh di Malaysia setelah beberapa kali dirinya berkunjung ke negeri jiran itu.
“Karenanya, jangan dikaitkan dengan unsur dan kepentingan politik tertentu,” kata Jubir PA, Muhammad Saleh.
Mualem berharap, Pemerintah Aceh dapat segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda serta Kementerian Luar Negeri di Jakarta, untuk mencari solusi cepat dan efektif agar warga Aceh yang masih berada di Malaysia dapat segera dipulangkan.
Dia juga meminta Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif untuk membentuk tim khusus yang melibatkan para pihak. Hal ini termasuk Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda jajaran Imigrasi Aceh serta tokoh masyarakat Aceh di Malaysia.
Mualem mengaku sangat memahami kondisi saat ini yang tidak mudah untuk memulangkan warga Aceh dari Malaysia. Namun, dia optimis Pemerintah Aceh memiliki cara dan solusi serta pengalaman dalam memulangkan warga dari daerah bencana.
Mualem berharap solusi tersebut dapat diberikan demi melindungi warga Aceh yang ada di perantauan. Dia bahkan berharap tidak ada warga Aceh dari Malaysia yang pulang dari jalur ilegal, sehingga menyulitkan pemerintah melakukan tracing terhadap orang masuk ke daerah ini.
Dia menyebutkan kepergian warga Aceh ke Malaysia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah terkait masalah ekonomi dan sulitnya mengakses lapangan pekerjaan di Aceh. Sikap mereka yang meninggalkan kampung halaman dan merantau tersebut, menurut Mualem turut mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Aceh.
Di sisi lain, Mualem berharap setiap warga Aceh yang nantinya dipulangkan, tetap mengikuti prosedur atau protokol kesehatan seperti karantina selama 14 hari serta menjalani rapid test dan swab.
“Ini memang sesuatu yang tidak mudah, tapi sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Aceh terhadap nasib warganya di perantuan,” kata Mualem melalui Jubir PA, Muhammad Saleh.[]
