Ilustrasi Peta Aceh versi Pemerintah Hindia Belanda tahun 1896

Banda Aceh, RUBRIKA.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil nampaknya dapat bernafas lega setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan peraturan baru terkait tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara. Kekhawatiran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil soal bakal hilangnya empat pulau di perbatasan akhirnya tidak berwujud.

Advertisement

Perjuangan panjang mempertahankan empat pulau di perbatasan agar tetap dalam wilayah Aceh Singkil yang sempat gaduh medio 2017 lalu kini berakhir. Adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang sempat menyita perhatian publik di Aceh saat itu. Keempat pulau ini sempat diwacanakan menjadi bagian dari wilayah provinsi jiran.

Wacana itu terungkap ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar acara konsultasi untuk membahas dokumen penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) pada 9 November 2017 lalu, di kantor Gubernur Sumatera Utara. Beruntung kala itu wakil dari Pemerintah Aceh, seperti dari jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Bappeda, dan Biro Tata Pemerintahan Aceh ikut hadir ke lokasi kegiatan.

Dalam acara konsultasi itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan zonasi wilayah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

UU ini berisi tentang rencana penentuan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan. Di dalamnya turut memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Aturan ini kemudian berubah dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2014.

RZWP-3-K ini belakangan dijadikan dasar dalam pemberian izin lokasi kegiatan, di daerah pesisir suatu wilayah. Dalam kegiatan itu pula Pemerintah Provinsi Sumut mengklaim ihwal empat pulau yang sejatinya berada di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil itu menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Klaim sepihak ini mendatangkan reaksi dari publik Aceh. Pemerintah Aceh melalui pemerintah kabupaten bergerak cepat untuk menangkal wacana tersebut. Pemkab Aceh Singkil pun tidak tinggal diam, terlebih setelah mereka membangun dermaga, tugu wilayah, dan tugu selamat datang di Aceh Singkil, di empat kepulauan perbatasan itu. DKP Aceh yang menjadi bagian dari peserta RZWP-3-K juga ikut andil menyelematkan empat pulau tersebut dengan mendirikan pos perikanan di sana. Pihak pemerintah juga membangun pilar batas hasil kesepakatan dua provinsi pada tahun 2002.

Klaim kepemilikan empat pulau di Aceh Singkil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu ternyata mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 tahun 2017. Peta RBI ini dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Anehnya RBI keluaran BIG tersebut sama sekali tidak merujuk pada kesepakatan bersama antara Pemda Tingkat I Sumatera Utara dengan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, nama resmi Aceh dalam bingkai Negara Republik Indonesia sebelum Pemerintah Aceh, pada 10 September 1988 lalu. Kesepakatan tapal batas itu berlangsung di Medan.

Selanjutnya ada juga kesepakatan kedua belah pihak yang berlangsung di Langsa pada 22 April 1992.

Penetapan batas wilayah bahwa empat pulau itu masuk dalam kawasan Aceh Singkil juga diperkuat dengan Keputusan Mendagri Nomor 11 Tahun 1992, tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Provinsi Daerah Tingkat I Sumut dengan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada 24 Oktober 1992 lalu.

Merujuk catatan Pikiran Merdeka menyebutkan, pada 18 Oktober 2004 juga pernah lahir Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil) dengan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Pakpak Barat, Langkat, dan Tapanuli Tengah) di Medan. Terakhir, Mendagri juga pernah menerbitkan surat nomor 123.3/112/SJ pada tanggal 15 Januari 2010 perihal batas Aceh dan Sumut.

Anehnya seluruh kesepakatan dan dokumen tersebut mengacu pada peta Topografi TNI AD tahun 1978, yang menegaskan bahwa keempat pulau di Singkil itu masuk dalam wilayah Aceh. Keempat pulau itu bahkan sudah menjadi wilayah Aceh Singkil jika merujuk pada Stabat Nomor 3 Tahun 1903 yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda.

Kementerian Dalam Negeri belakangan kembali menegaskan status empat pulau tersebut berada di bawah pemerintahan administratif Aceh Singkil. Selain status empat pulau itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengeluarkan sembilan Permendagri terkait batas antar-kabupaten/kota di Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Penegasan kembali tapal batas Aceh-Sumut ini turut menjadi titik akhir seteru wilayah dua provinsi di Sumatera ini sejak 1988 silam. Adapun sembilan Permendagri yang dimaksud yaitu Permendagri tentang batas daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Langkat melalui Permendagri No. 27 Tahun 2020. Selanjutnya Permendagri No. 28 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat.

Permendagri No. 29 Tahun 2020 tentang batas daerah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo, dan Permendagri No. 30 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya adalah Permendagri No. 31 Tahun 2020 tentang batas daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi.

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Dairi diatur melalui Permendagri No. 32 Tahun 2020. Sementara Permendagri No. 33 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Langkat, Permendagri No. 34 Tahun 2020 tentang batas daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Permendagri No. 35 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir pada Rabu (10/6/2020) kemarin mengaku bersyukur dengan keluarnya 9 Permendagri tersebut. “Alhamdulillah setelah puluhan tahun tidak tuntas, sekarang ini sudah terselesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan semoga tidak lagi menjadi perdebatan antara beberapa batas wilayah di provinsi kita dengan Sumatera Utara,” kata Syakir.

Namun, beberapa pihak menilai harapan ini bertolak belakang dengan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Dalam MoU Helsinki tersebut, tepatnya pada poin 1.1.4 disebutkan, “Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.”

Seperti halnya tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Fachrul Razi. Mantan Juru Bicara DPA Partai Aceh itu secara tegas menolak 9 Permendagri terkait tapal batas tersebut. “Keputusan Mendagri itu tidak bisa diterima. Itu ahistoris, tidak sesuai dengan MoU dan UUPA, maka harus ditolak,” kata Fachrul Razi seperti dilansir aceh.tribunnews.com, Jumat (12/6/2020) kemarin.

Fachrul Razi mengatakan pihaknya saat ini sedang memperjuangkan tapal batas Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki, yaitu merujuk peta 1 Juli 1956. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana tapal batas Aceh jika merujuk peta 1 Juli 1956 tersebut? Mana saja daerah perbatasan yang masuk ke dalam wilayah Aceh atau provinsi tetangga?

RUBRIKA.id kemudian mencoba menanyakan hal ini kepada Fachrul Razi secara langsung melalui aplikasi WhatsApp. Namun, hingga tulisan ini dimuat, Fachrul Razi belum menjawab pertanyaan yang dikirimkan wartawan.

Sebelumnya, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Langkat, Mukhtar Abdullah yang akrab disapa Teungku Muh juga pernah menyinggung bahwa Langkat dan Tanah Karo merupakan bagian dari wilayah Aceh, sesuai peta 1 Juli 1956. Namun, saat itu dirinya tidak dapat menunjukkan rupa peta yang dimaksud.

Begitu pula dengan mantan Ketua KPA/PA Aceh Tengah, Ismuddin yang akrab disapa Renggali. Medio 12 Februari 2016 lalu, Renggali pernah menyinggung soal tapal batas Linge yang sudah dicaplok oleh daerah lain. Saat itu Renggali menanggapi isu pemekaran Aceh.

Renggali kepada salah satu media online di Aceh pernah mengatakan bahwa wilayah Linge tersebut dimulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, sebagian Aceh Timur, Aceh Utara hingga Tanah Karo. Dalam istilah yang disampaikan Renggali, perbatasan Linge yang menjadi bagian Aceh tersebut adalah, “Sebujur Aceh, Selintang Batak.”

Perbatasan Aceh dalam UUPA

Jauh sebelum Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, mengumumkan adanya sembilan Permendagri tentang Tapal Batas Aceh-Sumut tersebut, Indonesia telah menelurkan satu produk hukum hasil implementasi MoU Helsinki. Produk hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang ini kemudian hari lebih populer disebut dengan UUPA, khususnya di Aceh.

Dalam UUPA diketahui adanya penegasan tentang tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara. Penegasan tersebut dituang pada Pasal 3, yang menyebutkan, “Daerah-daerah Aceh mempunyai batas-batas: a) sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; b) sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; c) sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan d) sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.”

UU yang kemudian menjadi rujukan dalam menjalankan amanah perdamaian tersebut juga tidak menyebutkan tapal batas Aceh secara tegas. Hal inilah yang membingungkan para pihak di Aceh kemudian hari.

Terkait hal ini, Praktisi Hukum dan Legislative Drafter lulusan Jimly School of Law and Government, Muhammad Yulfan, mengatakan hal yang patut dipahami bahwa MoU Helsinki tidak berlaku lagi setelah lahirnya UUPA. “MoU sudah mansukh setelah lahirnya UUPA, atau bahasa lainnya setelah diberlakukan UUPA, maka MoU sudah tidak lagi menjadi rujukan apalagi dasar hukum, dia hanya menjadi naskah dalam literatur sejarah Aceh,” kata Muhammad Yulfan.

Pernyataan Muhammad Yulfan ini disampaikan menyikapi polemik tapal batas Aceh-Sumut yang kembali diperbincangkan pasca keluarnya 9 Permendagri tersebut.

Lebih lanjut, Muhammad Yulfan mengatakan seharusnya para pembentuk UUPA mampu menerjemahkan MoU secara utuh, kongkrit dan menyeluruh. “Atau silahkan gunakan mekanisme yang ada kalau ternyata UUPA belum mewakili dasar-dasar pikiran MoU, Legislatif Review atau Judicial Review,” kata Yulfan.

Dia menyebutkan prihal konflik regulasi secara vertikal dan horizontal bukan terjadi kali ini saja. “Sudah cukup menjadikan MoU Helsinki sebagai komoditas politik, cukup sudah kalian mempertontonkan kebodohan ke publik. Mari kembali ke akal sehat dan kaedah keilmuan yang benar. Silakan Revisi UUPA, berani?” pungkas Muhammad Yulfan.[]

Leave a Reply