Ilustrasi

Jakarta, RUBRIKA.id – Kementerian Dalam Negeri mengajak Pemerintah Daerah bersama penyelenggara pemilu di daerah untuk melakukan simulasi pelaksanaan tahapan pilkada sebagai bentuk inovasi pendidikan pemilih persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan protokol Covid-19.

Advertisement

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan simulasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Dia mencontohkan simulasi pelaksanaan kampanye terbatas dengan protokol covid-19, simulasi pelaksanaan pencoblosan dengan protokol covid -19 dan lain-lain.

“Dukungan nyata dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi amat penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak,” ujarnya pada webinar bersama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Menado dengan tema PIlkada Aman Covid-19 dan Demokratis, Selasa (9/6/2020) kemarin.

Dia menilai dengan adanya simulasi tersebut, maka pihak penyelenggara pemilu di tiap daerah, masyarakat dan juga unsur TNI dan Polri dapat mengantisipasi potensi kerumunan. Selain itu, penyelenggara juga dapat mengatur bagaimana pelaksanaan Pilkada yang aman bagi masyarakat dan aman bagi penyelenggara.

Bahtiar menjelaskan keberagaman kondisi geografis dan tingkat kepadatan penduduk, budaya dan kebiasaan masyarakat yang berbeda pada 270 daerah pelaksana Pilkada 2020, maka terbuka peluang adanya inovasi protokol kesehatan yang dapat diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Tentunya inovasi tersebut harus melalui konsultasi dan mendapat pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang ada pada setiap provinsi dan kabupaten kota.

“Kondisi obyektif berbeda di tiap daerah, ada yang padat penduduk, ada yang jarang penduduknya, tingkat suhu, cuaca dan iklim juga patut diperhitungkan sehingga pelaksanaan protokol kesehatan harus menyesuaikan daerah masing-masing. Misalnya pemilihan tempat lokasi TPS yang mudah terkena sinar matahari, kita tahu bahwa Covid-19 tak tahan dengan sinar ultra violet matahari sehingga bisa mengurangi resiko kesehatan,” jelasnya.

Bahtiar menyebutkan, partisipasi setiap warga harus terus didorong dan digerakkan sejak dini, termasuk menyosialisasikan protokol kesehatan yang akan berlaku pada setiap tahapan.

Bahtiar berkeyakinan pelaksanaan sisa tahapan Pilkada Serentak 2020 akan berjalan dengan baik, karena masyarakat yang terlibat berusia dewasa.

“Berbeda dengan mengatur aktivitas masyarakat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, dimana semua ukur boleh. Sedangkan pilkada mensyaratkan hanya orang dewasa yang memiliki hak pilih sesuai UU yang boleh datang ke TPS dan begitu pula kampanye adalah yang boleh hadir, hanya orang yang dewasa sehingga akan lebih mudah diatur,” kata Bahtiar.

Dengan sosialisasi yang sistemik, terstruktur dan masif informasi protokol kesehatan tiap tahapan pilkada yang jelas lengkap, maka masyarakat akan dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menggunakan haknya dalam proses PIlkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19.

“Bangsa ini harus bangkit, kekwatiran itu bisa dikalahkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai siapa dan apa kelemahan si Covid-19 yang menjadi musuh kita ini. Sehingga kita bisa mencegah seluruh potensi penularan pada setiap aktivitas pelaksanaaan tahapan Pilkada 2020 dengan baik,” katanya.

Bakhtiar juga mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dengan paradigma kenormalan baru. Seluruh aktivitas kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan termasuk bekerjanya sistem politik diharap dapat beradaptasi dengan situasi saat ini.

“Ini pengalaman pertama bagi semua bangsa di seluruh dunia dan pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di seluruh dunia. Mari kita semangat bersatu melanjutkan agenda suksesi kepemimpinan pada 270 daerah,” lanjut Bakhtiar.

Dia menekankan kunci kesuksesan pelaksanaan pemilu berada pada partisipasi setiap warga negara untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, beraktivitas apapun wajib pakai masker, selalu jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun, dan kerap menggunakan sanitazer.

Bahtiar juga meminta seluruh jajaran badan/kantor kesatuan bangsa dan politik tingkat provinsi dan kabupaten kota agar aktif berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu daerah. Dia berharap mereka memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu daerah.

Selain itu, badan kesatuan bangsa dan politik juga diminta untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 tingkat daerah, berkoordinasi dengan Forkopimda dan Forkopimcam serta memanfaatkan berbagai forum komunikasi dengan tokoh masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan, kampung, dusun, RT dan RW untuk membantu KPU dan Bawaslu daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mari tetap semangst berkarya untuk masyarakat, bangsa dan negara di tengah Covid-19, saat inilah adalah ujian kualitas kepemimpinan bagi semua pemimpin baik formal maupun pemimpin informal,” pungkas Bakhtiar.[]

Leave a Reply