PAKON anggaran refocusing Aceh sebesar 1,7 triliun belum dicairkan? Kenapa Sekda Aceh tidak memiliki sensitivitas kebencanaan? Bukankah refocusing dan/atau realokasi anggaran itu tujuannya untuk penanganan Covid-19 berserta dampaknya yang dialami masyarakat? Jadi, segera cairkan! Tapi, tunggu dulu, kita uji lebih dalam, bek baranggaho, bertuss entreuk!

Advertisement

Sebelum melanjutkan membaca mari kita kirim doa empati kita kepada semua saudara kita dimanapun di Aceh yang karena hujan lebat harus mengalami ujian banjir dan lainnya. Mari kita saling bersolidaritas dengan saling membantu sehingga kesulitan yang dialami dapat segera dilewati.

Pada prinsipnya anggaran hasil penyesuaian pendapatan dan penyesuaian belanja itu tujuannya memang untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, penyediaan jaring pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.

Untuk diketahui, semua daerah diwajibkan melakukan refocusing kegiatan dan/atau realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebagaimana instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, bahkan disertai sanksi jika terlambat melaporkannya.

Pemerintah Aceh pun langsung bertindak responsif. Buktinya, sudah melaporkan hasil penyesuaian pada 8 April 2020, lebih cepat satu hari dari batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 yang diteken Mendagri pada 2 April 2020.

Hanya saja, ketika Aceh sudah menyampaikan laporan, pada 9 April 2020 keluar lagi SKB Menkeu dan Mendagri. Aceh juga harus melakukan lagi penyesuaian kembali khususnya mensiasati pengurungan pendapatan akibat pemotongan Otsus yang berdampak pada hilangnya sejumlah kegiatan APBA 2020.

Beruntungnya, Aceh sudah duluan sigap bencana dengan adanya alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp118 miliar. Dengan begitu, meski hasil refocusing Aceh belum menjadi dokumen anggaran, Pemerintah Aceh sudah melakukan tujuan refocusing yang dimaksud.

Buktinya, sebagaimana dilaporkan Ketua TAPA kepada Banggar DPRA, pada 6 Mei 2020, anggaran BTT Aceh sudah digunakan hingga tiga tahap pencairan. Dari total Rp118 miliar Pemerintah Aceh sudah mencairkan hingga 57,55 miliar. Dengan begitu masih ada sisa 61,26 miliar untuk digunakan hingga batas waktu status tanggap darurat corona berakhir yaitu 29 Mei 2020.

Pemerintah Aceh pun menjelaskan secara terbuka soal penyaluran BTT Aceh. Sekda Aceh dalam kapasitasnya sebagai Ketua TAPA menjelaskan, BTT pertama dicairkan sebesar Rp 33,38 miliar berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 968/2020 yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2020 dan Kepgub 1061/2020 yang diterbitkan pada 16 April 2020.

Selanjutnya, BTT kedua dicairkan sebesar Rp 14,10 miliar berdasarkan Kepgub nomor 1015/2020 yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2020, dan BTT ketiga dicairkan sebesar Rp 10,07 miliar berdasarkan Kepgub 1057/2020 yang diterbitkan tanggal 15 April 2020.

BTT tahap I disalurkan melalui beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), diantaranya Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp 10,6 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh sebesar Rp 6,1 miliar, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara sebesar Rp 8,8 miliar guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

BTT tahap II disalurkan melalui Dinas Sosial untuk mendukung jaring pengamanan sosial dalam bentuk penyaluran bantuan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19 di Aceh.

BTT tahap III kembali dilakukan untuk mendukung social safety net dalam bentuk pengadaan beras medium melalui Dinas Sosial.

Untuk mengatasi dampak ekonomi juga disalurkan Rp1,5 miliar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh untuk pengadaan masker tahap I yang diperuntukkan bagi 23 kabupaten/kota di Aceh. Pengadaan masker kain ini juga melibatkan UMKM diberbagai daerah di Aceh.

Dinas Perhubungan Aceh juga memperoleh kuncuran dana penangananan dan antisipasi Covid-19 sebesar Rp 2,5 miliar termasuk juga untuk mendukung kerja pembatasan jarak (social/physical distancing) melalui Satpol PP dan WH Aceh sebesar Rp5,2 miliar dan BPBA sebesar Rp1,2 miliar.

Terkini, menurut informasi Pemerintah Aceh sedang memproses pengiriman uang kepada 384 warga Aceh, 282 diantaranya ada di luar negeri (18 negara) dan 102 lainnya ada di 6 provinsi melalui Dana Bansos Tak Terduga, namun ini di luar anggaran BTT.

Maka tidak berlebihan jika Sekda Aceh mengatakan bahwa sosok Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sangat care jika sudah menyangkut problem kemanusiaan.

Selain sigap bencana melalui tersedianya anggaran BTT sebesar Rp118 miliar jauh hari sebelum ada pandemi Covid-19, Plt Gubernur Aceh juga langsung mengirim uang kepada mahasiswa Aceh yang ter-lockdown di Wuhan. Terkini, dengan anggaran yang melekat pada jabatannya akan segera disalurkan dukungan biaya kepada warga Aceh di luar negeri dan di luar provinsi Aceh, tentu saja bagi yang memenuhi syarat dan jika sesuai ketentuan.

Dengan pengalaman mengadapi wabah lain semasa bertugas di Simeulue dan selama di BRR dr Taqwallah, M. Kes juga sosok yang kaya pengalaman dalam menghadapi bencana, termasuk dalam kerja pantau kegiatan dan anggaran kebencanaan, sehingga dapat mencegah hal-hal yang sangat ditekankan untuk dihindari oleh Plt Gubernur Aceh yaitu tindakan korupsi apalagi terhadap anggaran tanggap darurat menghadapi wabah virus corona di Aceh.

Pesan Nova Iriansyah, belanjakan secara proposional, tidak boleh serampangan, dan harus sesuai koridor hukum dan aturan yang ada. Dalam SKB dua menteri juga ditekankan agar bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli menghindari tumpang tindih sasaran dengan bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

Andai pertanyaan dibalik, ada agenda apakah mendesak pencairan hasil refocusing sementara dengan anggaran BTT Aceh sudah dan akan terus dilakukan kerja-kerja yang menjadi tujuan dilakukan refocusing? That Na Teuh! []

Previous articleBener Meriah tak Luput dari Banjir Bandang
Next articleGuru Honorer dapat Paket Sembako dan Zakat

Leave a Reply