Banda Aceh, RUBRIKA.id – Beberapa pihak di Aceh mempersoalkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta APBD untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Berbagai kecaman kemudian muncul terhadap Pemerintah Aceh, yang dianggap sebagai biang perubahan alokasi anggaran di daerah ini.

Advertisement

Padahal, realokasi APBD Tahun 2020 merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan. SKB Dua Menteri ini tertuang dalam surat bernomor 119/2813/SJ dan surat Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Merujuk situs djpk.kemenkeu.go.id, diketahui ada beberapa tujuan penerbitan SKB tersebut. Pertama, pandemi Covid-19 diperkirakan memberi dampak signifikan terhadap penurunan penerimaan negara dan juga pendapatan daerah. Sementara di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial (bantuan sosial) semakin meningkat.

“Maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis di daerah dalam rangka mencegah, menangani dan mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 melalui penyesuaian APBD.”

Tujuan kedua yaitu berdasarkan hasil monitoring terhadap penanganan COVID-19 di daerah, menunjukkan masih banyak daerah yang belum melakukan penyesuaian APBD-nya, terutama di daerah-daerah yang terpapar Covid-19.

Untuk itu, guna mendorong percepatan Pemda dalam melakukan penyesuaian pendapatan daerah, belanja daerah, dan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19 serta penanganan terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, seperti penurunan daya beli masyarakat miskin/kurang mampu dan penurunan kegiatan ekonomi, diterbitkanlah SKB Mendagri dan Menkeu mengenai percepatan penyesuaian APBD.

Lantas apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian?

Dalam penjabaran di situs tersebut diketahui ada beberapa poin yang perlu disesuaikan dalam refokusing APBD tersebut. Pertama, penyesuaian pendapatan TKDD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian penyesuaian Pendapatan Asli Daerah, dan penyesuaian terhadap belanja daerah.

Selain penyesuaian APBD, Pemda juga diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengutamaan bantuan
sosial bagi masyarakat sebagai dampak Covid-19 dengan memperhatikan bansos Pusat. Selain itu, Pemda juga diminta melakukan penerapan padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur, dan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pertemuan dan diklat, workshop atau bimbingan teknis agar menghemat biaya dan sejalan dengan upaya untuk penerapan social and physical distancing.

Penyesuaian terhadap pendapatan dari dana transfer antara lain dilakukan terhadap perubahan pagu dana transfer yang telah
ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN TA 2020, sebagai turunan dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Adapun dana transfer yang perlu disesuaikan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik selain bidang Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan DTI, serta Dana Desa.

Penyesuaian terhadap PAD dilakukan terhadap target pajak dan retribusi daerah. Syaratnya dengan memperhatikan proyeksi penurunan masing-masing jenis pajak dan retribusi, sebagai dampak dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian di daerah, seperti transportasi, hotel, restoran, wisata, pasar, dan sebagainya.

Penyesuaian PAD juga turut mempertimbangkan perkiraan perubahan beberapa variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan dari pajak daerah maupun retribusi daerah, yang antara lain pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan tingkat inflasi tahun 2020.

Refokusing APBD Tahun 2020 ini juga turut melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai. dengan pengendalian dan rasionalisai, terutama terhadap Pemda yang memberikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi PNSD atau sejenisnya yang nominalnya lebih besar daripada Tukin Pusat. “Maka pemberian Tukin-nya agar disesuaikan sehingga tidak melebihi besaran Tukin di pusat.”

Sementara bagi Pemda yang selama ini memberikan Tukin lebih rendah dari Tukin di Pusat, SKB Dua Menteri juga menginstruksikan agar melakukan penyesuaian besaran Tukin sesuai kebutuhan untuk menghemat Belanja Daerah yang bersumber dari rasionalisasi belanja pegawai.

Penyesuaian belanja pegawai juga dilakukan dengan pengendalian atau pengurangan honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS dan pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

Mengapa Tukin di daerah perlu dilakukan penyesuaian juga? Apa Pemerintah Pusat juga akan melakukan kebijakan serupa? Pertanyaan tersebut tentu muncul di tengah “kepanikan” publik saat sekarang.

Terkait hal ini, SKB Dua Menteri tersebut menjelaskan selama ini ada beberapa daerah yang memberikan tukin (TPP) lebih besar dari tukin pusat, dan pemberian tunjangan tersebut memerlukan anggaran belanja pegawai yang relatif besar.

Untuk itu, Pemda yang melakukan pemberian tukin yang relatif tinggi tersebut perlu melakukan penyesuaian pemberian tukin atau TPP agar bisa memberikan kontribusi terhadap rasionalisasi belanja pegawai.

Hal tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk kepedulian dan kerelaan PNSD pada daerah-daerah tersebut dalam pemberian dukungan untuk pendanaan penanganan Covid-19.

Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan dampak pandemic COVID-19, pemerintah pusat juga melakukan refocusing belanja, termasuk di dalamnya belanja pegawai.

Rasionalisasi belanja pegawai dilakukan salah satunya dengan menyesuaikan belanja tambahan penghasilan PNSD. Apabila TPP pemda lebih rendah dari tukin PNS pusat, maka hendaknya penyesuaian dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah APBD-nya sudah diprioritaskan untuk pencegahan dan/atau
penanganan dampak pandemic COVID-19 di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pandemic Covid-19 yang mewabah di Indonesia terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tentu mengundang tanda tanya besar bagi PNS/ASN yang selama ini mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya dari uang negara. Di sisi lain muncul masalah karena anggaran Pemda justru habis lantaran refocusing untuk penanganan Covid-19.

Terkait hal ini, SKB Dua Menteri menjelaskan kebijakan pemberian THR setiap tahun diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam proses pembahasan. Sehingga kebijakan pasti pemberian THR, baik untuk PNS Pusat maupun Daerah masih menunggu RPP yang masih dalam proses pembahasan tersebut. (Lebih lanjut baca: DJPK Kemenkeu tentang SKB Dua Menteri terkait realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19).

SKB Dua Menteri ini diberlakukan sejak 9 April 2020, yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian serta Menkeu Sri Mulyani Indrawati.[]

Previous articleSekda Paparkan Penggunaan BTT untuk Penanganan Covid-19 kepada DPRA
Next articleDyah Erti Dorong Anak Panti Tempuh Pendidikan Tinggi

Leave a Reply