Akademisi Unaya Usman Lamreung

Banda Aceh, RUBRIKA.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 miliar untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Jumlah dana tersebut dinilai besar sehingga diperlukan transparansi dalam penggunaan anggarannya.

Advertisement

Pernyataan alokasi anggaran tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, pada awal April lalu saat memimpin rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Disebutkan, dana itu nantinya dipergunakan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan, dapur umum Covid-19, santunan dan tunjangan untuk tenaga medis, penyediaan tempat isolasi untuk 23 kecamatan di Aceh Besar, dan bantuan sembako untuk masyarakat pada masa darurat.

“Angka 48 miliar bukan dana yang sedikit, maka perlu ada transparasi, akutantabel, dan bisa diakses oleh publik setiap saat, kegiatan yang dilaksanakan,” kata akademisi Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung, Senin (20/4/2020).

Dia berharap pemerintah kabupaten menginformasikan penggunaan anggaran tersebut pada website resmi penanganan Covid-19 yang dapat diakses oleh masyarakat. Usman juga meminta informasi tentang anggaran penanganan virus corona ini jelas peruntukannya dan sesuai alokasi yang sudah ditetapkan.

Di sisi lain, Usman meminta peruntukan dana Rp48 miliar tersebut dapat sinkron dengan alokasi dana penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi.
Seperti diketahui, pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk penanganan virus corona. Alokasi anggaran tersebut diharapkan tidak tumpang tindih dengan anggaran dari kabupaten dan kota, termasuk Aceh Besar.

“Jangan sampai datanya tumpang tindih, sehingga realisasi anggarannya bisa double. Maka perlu ada koordinasi yang sinerji dengan pemerintah provinsi, jangan sampai begitu besar anggaran dialokasikan namun masyarakat tidak menikmatinya,” kata Usman lagi.

Selain alokasi anggaran dari provinsi, Usman juga menyebut tentang dana desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka dana desa dapat menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa/gampong di tengah pandemi saat ini.

Namun, dia berharap adanya pertimbangan dari Pemkab Aceh Besar agar anggaran yang dialokasikan bersumber dari APBK tidak berbenturan dengan dana desa tersebut.

Menurutnya setiap level pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19. Dia menilai bila aparatur pemerintahan benar-benar menyinkronkan data dan komunikasi yang baik, maka distribusi anggaran dalam berbagai sektor tidak berbenturan. “Dan para korban terdampak covid-19 tidak kecewa dan protes,” katanya.

Usman juga meminta Pemkab Aceh Besar untuk menfasilitasi gampong dalam merealisasikan dan mendistribusikan anggaran melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Artinya ada makansime teknis bantuan BLT agar para geuchik tidak bingung dalam merealisasikan program tersebut. Maka diperlukan kesiapan pemerintahan desa/gampong untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat. Yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi,” katanya lagi seraya mengingatkan semangat visi dan misi pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang traspran, bersih dan tidak korupsi.[]

Previous articleCegah Corona, Pemerintah Aceh Mulai Salurkan Sejuta Masker untuk Masyarakat
Next articleAlumni Smantig 96 Banda Aceh Salurkan APD untuk Tim Medis

Leave a Reply