Ilustrasi tumpukan sampah/Foto: Kumparan

Banda Aceh, RUBRIKA.id — Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai belum mampu mengimplementasikan Qanun Kota No 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Qanun tersebut hingga saat ini baru memasuki tahapan sosialisasi dan hanya dilakukan 11 kali operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelanggar di Kota Banda Aceh.

Advertisement

“Namun, belum mengurangi kesemrawutan pengelolaan sampah di Banda Aceh karena hanya dilakukan secara sporadis dan tidak kontinyu. Kondisi tersebut menjadikan visi Kota Banda Aceh Bebas Sampah 2025 dan Adipura semakin jauh dari angan-angan,” ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur, Kamis, 16 Januari 2020.

Dia mengatakan periode tahun 2017/2018 merupakan tahun pertama Aminullah memimpin Kota Banda Aceh, yang ditandai dengan kegagalan Kota Banda Aceh mendapatkan Adipura. Kondisi ini menurut M Nur, menunjukkan penurunan kinerja Pemko Banda Aceh dalam hal pengelolaan sampah yang pada tahun-tahun sebelumnya telah mendapatkan Adipura selama sembilan kali berturut-turut.

Berdasarkan perhitungan Walhi Aceh diketahui terdapat 576 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh warga Kota Banda Aceh. Jumlah sampah ini merupakan hasil yang dikumpulkan dari 64 ribu rumah tangga. Artinya, kata M Nur, produksi sampah rumah tangga di Kota Banda Aceh mencapai 210 ribu ton per tahun. Jumlah itu bahkan belum mencakup sampah pasar, rumah sakit, sekolah, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya.

Data sampah DLHK 3 Kota Banda Aceh/Walhi Aceh

Sementara berdasarkan data sampah tahun 2019 yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 3 Kota Banda Aceh diketahui sampah paling dominan yang dihasilkan warga adalah jenis plastik. Baik itu sampah plastik berupa botol, gelas, maupun minuman wadah seukuran gelas kemasan. Jenis lain yang kerap dikumpulkan dari rumah-rumah warga adalah sampah organik dan disusul dengan sampah kertas serta sampah lainnya seperti kaleng, alumininum dan lain-lain.

Walhi Aceh menilai keberhasilan perbaikan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh tidak hanya menjadi tugas pemerintah kota, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha. Sementara partisipasi masyarakat tersebut dapat ditingkatkan melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Tak hanya itu, kata Direktur Walhi Aceh, sektor swasta dan dunia usaha juga dapat dilibatkan untuk berkontribusi serta berpartisipasi dalam sosialisasi, dan pengurangan produksi sampah. “Selain peningkatan kesadaran masyarakat dan pelibatan pihak swasta/dunia usaha dalam pengelolaan sampah, Pemko Banda Aceh juga perlu memperbaiki kinerja dalam hal pengelolaan sampah di TPA, terutama TPA Terpadu di Blang Bintang yang selama ini penanganannya masih buruk,” pungkas M Nur.[]

Leave a Reply