Banda Aceh, RUBRIKA.id – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar mengadakan pertemuan khusus dengan para mantan kombatan GAM dan para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) pada Jumat 10 Januari 2020 di Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

Dalam pertemuan tersebut hadir langsung Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, serta 23 Ketua KPA Wilayah antara lain Darwis Jeunieb, Sarjani Abdullah dan Muchtar Hanafiah atau Ableh Kandang. 

Turut hadir pula Suhendra Hadikuntono selaku pengamat intelijen senior.

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Wali Nanggroe tersebut membahas beberapa hal terkait isu Aceh. Di antaranya termasuk percepatan implementasi MoU Helsinki dan UUPA, khususunya terkait lambang dan Bendera Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, para komponen eks-GAM juga menyepakati beberapa langkah-langkah teknis dan stretegis yang akan ditempuh, baik oleh Wali Nanggroe, KPA dan seluruh elemen yang ada di Aceh, untuk percepatan implementasi UUPA. Salah satunya menugaskan Suhendra menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan langsung keseluruhan hasil pertemuan tertutup tersebut.

“Kesepahaman yang sudah diperjanjikan dalam MoU Helsinki dan diatur dalam UUPA harus segera diimplementasikan secara menyeluruh,” kata Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menambahkan, umur perdamaian Aceh sudah berusia 14 tahun. Namun, masih banyak poin-poin perjanjian yang belum diimplementasikan.

“Jangan sampai ini terus berlarut-larut dan menjadi masalah ke depannya,” kata Wali Nanggroe.

Terdapat beberapa poin penting dalam MoU Helsinki yang hingga saat ini dianggap belum berjalan optimal sesuai kesepakatan, bahkan belum dijabarkan secara utuh ke dalam Undang-Undang (UU) atau Qanun (Perda) yang berlaku di Indonesia. Di antara poin MoU Helsinki yang masih belum dilaksanakan seperti poin 1.1.4 tentang perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956 (The borders of Acheh correspond to the borders as of 1 July 1956).

Poin selanjutnya yang belum optimal dilaksanakan adalah perkara Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne (1.1.5). Ada perselisihan pendapat terkait poin ini, terutama ketika Pemerintah Aceh dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menginginkan Bintang Bulan menjadi bendera resmi daerah Aceh. Sementara pihak pemerintah Pusat mengharapkan ada sedikit perbedaan antara bendera Aceh dengan bendera GAM. Begitu pula dengan Lambang resmi Aceh yang hingga saat ini belum diketahui bagaimana bentuknya.

Hanya persoalan Himne Aceh, sesuai poin 1.1.5, yang sudah resmi dipergunakan di daerah tersebut.

Tak hanya persoalan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, beberapa kesepakatan terkait bidang ekonomi juga belum berjalan maksimal sesuai perjanjian damai. Di poin 1.3.1, misalnya, disebutkan Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

Kemudian poin 1.3.4 yang menyebutkan, “Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.Terkait poin ini terjadi penyesuaian kembali setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh. PP ini merupakan turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sesuai kesepakatan, kemudian dibentuk Badan Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas Aceh (BPMA). Namun, dalam perjalanannya bagi hasil migas dan pengelolaan migas Aceh yang dilakukan BPMA kerap disesuaikan dengan kepentingan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola Migas di Indonesia.

Hak 70 persen hasil sumber daya alam Aceh juga dibatasi hanya di bawah 12 mil. Sementara di atas 12 mil laut, daerah ini hanya mendapat 30 persen sumber daya alam yang dimaksud.

Selanjutnya yang dinilai belum berjalan maksimal adalah poin 1.3.5, “Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.”

Selanjutnya poin 1.3.6 tentang Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif, ataupun hambatan lainnya. Sayangnya, hingga saat ini jangankan perdagangan bebas, untuk mobil-mobil angkutan umum dan pribadi bernomor polisi Aceh bahkan kerap terkena “cukai” saat memasuki perbatasan Sumatra Utara.

Poin yang dianggap belum berjalan maksimal lainnya adalah terkait kompensasi korban perang dan mantan kombatan. Tentang hal ini diatur dalam poin 3.2.5 dimana disebutkan, “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak…”

Ada beberapa turunan poin yang diatur terkait kompensasi tersebut. Pertama, tentang semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

Hingga saat ini, belum seluruh mantan kombatan GAM yang mendapat hak atas tanah dan lahan pertanian sesuai perjanjian damai tersebut. Merujuk pemberitaan Bisnis.com edisi 15 Agustus 2019, bahkan baru 100 orang mantan kombatan GAM di Pidie Jaya yang mendapatkan masing-masing 2 hektar tanah beserta sertifikatnya pada saat peringatan damai yang ke 15 tahun di Aceh.

Ada beberapa poin kesepakatan damai lagi yang dinilai belum dilaksanakan hingga saat ini, termasuk poin 1.4.5 tentang “Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.”

Namun, dari segudang poin MoU Helsinki tersebut, hal paling krusial yang kerap mendapat sorotan adalah terkait Lambang dan Bendera Aceh yang masih berstatus coolling down hingga sekarang.

“Kita berharap bendera dapat naik pada 15 Agustus 2020. Karena sudah 15 tahun rakyat Aceh bersabar,” kata Wali Nanggroe.

Sementara itu, Mualem selaku mantan Panglima GAM dan Ketua KPA juga menyampaikan, hal yang senada, bahwa persoalan lambang dan bendera Aceh harus segera diselesaikan.

“Ini bukan saja tuntutan kami para mantan kombatan, tapi tuntutan rakyat Aceh,” kata Mualem.

Mualem menambahkan, Pemerintah Pusat tidak perlu risau dengan lambang dan bendera Aceh, karena hal itu tidak akan membuat NKRI terpecah belah.

“Bendera dan lambang ini adalah kebanggan bagi rakyat Aceh sebagai daerah yang diakui kekhususannya lewat Undang-undang Pemerintah Aceh,” tegas Mualem.[]

Leave a Reply