Perdamaian yang dihasilkan 14 tahun lalu menjadi Pintu Berkah bagi Aceh. Sejak 2008 hingga 2019, Aceh berhasil jalan mundur ke titik zero usai diseret jauh ke titik minus oleh konflik dan tsunami. Tahun 2020 terbuka pula Pintu Rezeki bagi Aceh mewujudkan Aceh Hebat. Siapa yang mau jalan maju menuju titik plus (+) berupa Aceh Hebat?

Advertisement

Salah satu kekeliruan yang berhasil meruntuhkan optimesme Aceh adalah ketika Aceh dipaksa lihat dari sudut pandang provinsi lain. Dampaknya sangat negatif, Aceh melakukan harakiri diri, berupa umpatan atas diri sendiri.

Salah satu umpatan harakiri paling efektif adalah kalimat “Aceh kaya, tapi termiskin di Sumatera.” Kalimat ini, sekilas benar adanya dan karena itu, reflek menampar orang Aceh yang memiliki kebanggaan historis, plus bersandar pada syariah.

Rasa malu hati seketika bisa mengubah seluruh struktur pikiran dan hati, yang akhirnya memicu sikap emosional yang berbuah kalap sosial.

Sayangnya, siapapun yang memimpin, bahkan ketika kembali memimpin, dengan alasan sudah punya pengalaman, juga tidak ada resolusi jitu mengejar dengan cepat provinsi lain.

Itu artinya, yang salah bukan Aceh dengan angka APBA nya yang tinggi terus. Melainkan sudut pandang penglihatan. Bukan salah kura-kura yang tidak mampu mengejar kancil. Tapi, salah kura-kura yang melihat dirinya sebagai kijang.

Aceh memang lebih tua dari Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, apalagi dengan Bangka Belitung. Meski Aceh lebih muda (usia provinsi) dari Sumut, Sumbar dan Sumsel usia kerja membangun Aceh dalam suasana damai lagi demokratis relatif baru.

Jadi, tidak apples to apples membandingkan kerja membangun Aceh yang baru dimulai normal pada 2008 dengan provinsi lain, yang sudah kerja membangun sejak lama.

Jalan Mundur
Aceh paska damai plus ditambah bencana bisa diilustrasikan jalan mundur. Jadi, ketika provinsi lain melakukan jalan maju (ke depan) Aceh justru harus jalan mundur (ke belakang). Kenapa?

Itu karena konflik yang menafikan demokrasi dan partisipasi publik menjadi penyebab Aceh terjerembab dalam kemiskinan. Bayangkan, usai status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut, Aceh terus berkerja keras. Hasilnya, kemiskinan Aceh ada di angka 15.20 persen.

Sayangnya, kala itu Pusat tidak melihat gairah Aceh berbenah, sehingga operasi militer masih saja ditambah tekanannya meski berlindung lewat nama operasi pemulihan ketertiban dan hukum hingga tiga kali perpanjang. Di satu kali perpanjang saja (2001) angka kemiskinan terus naik menjadi 19,20 persen. Pada perpanjang ke tiga (2003), angka kemiskinan makin tinggi, menjadi 29,80.

Lonjakan terjadi pada saat Operasi Darurat Militer I dan II, angka kemiskinan Aceh menjadi 29,83 persen. Turun sedikit menjadi 29,40 persen pada saat Operasi Darurat Sipil, 2004.

Angka kemiskinan Aceh ketinggiannya disempurnakan oleh gempa yang berujung tsunami. Tahun 2005 angka kemiskinan Aceh berada dipuncak tertinggi 32,60 persen. Angka kemiskinan Aceh mundur ke titik minus dari titik zero 15.20 persen.

BRR dengan anggaran 106 T lalu berhasil menurunkan angka kemiskinan Aceh 10,80 persen hingga ke angka 21,80 persen tahun 2009. Sedangkan tiga periode Pemerintahan Aceh dengan dukungan dana otsus 65 T sudah berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 8,18 persen. Pada tahun 2009 kemiskinan Aceh ada pada angka 15.32 persen.

Inilah jalan mundur Aceh, kerja pembangunan Aceh dilakukan untuk kembali pada titik zero, 15.20 persen, yang saat ini sudah tercapai, 15.32 persen.

2020 Jalan Maju
Dana Otsus kita belum habis waktunya, dan terbuka kemungkinan untuk menjadi dana yang abadi, minimal akan diperpanjang. Ini Pintu Rezeki bagi Aceh untuk berjalan ke depan, meraih titik plus usai berhasil kembali ke titik zero.

Pintu Rezeki Aceh ini sudah dibuka dengan baik lewat pengesahan APBA 2020 yang tepat waktu, bahkan tercepat se-Indonesia. Dengan begitu, lelang paket proyekpun dapat segera dilakukan pada November 2019.

Tinggal lagi, berkaca pada tahun 2018 dan 2019, ASN Pemerintah Aceh harus berkerja dengan semangat menjemput rezeki untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Untuk itu, ASN harus responsif, inovatif, kreatif dan disiplin.

Semua Kepala SKPA harus bersedia berkerja lebih, tidak biasa-biasa saja, sehingga semua ASN yang ada di SKPA dan mitra suksesnya juga mau berkerja lebih. Kesadaran ini sangat diperlukan untuk memastikan target bisa dicapai.

Optimisme 2020 menjadi terbuka karena Pelaksana tugas Gubernur Aceh yang sudah memiliki Sekda difinitif juga telah memulai kerja 2020 dengan gerakan fundamental yaitu menghadirkan lingkungan kerja yang bersih, rapi, estetis dan hijau di tahun 2019.

Inilah pondasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelayanan publik, yang menjadi syarat penting untuk menghadirkan iklim investasi guna menumbuhkan perekonomian Aceh.

Lebih optimis lagi, tahun 2019 berakhir dengan kekompakan dan harmoni para elit yang secara simbolis diperlihatkan dengan foto bersama. Ini pesan bahwa proyek provokatif gagal total. Terakhir, keberanian untuk menjaga harmoni sosial lewat penegasan iktikad ahlu sunnah wal jamaah menutup ruang pake sosial (ekstrimis sosial) secara keras, yang berpotensi merusak iklim kerja pembangunan.

Semakin bagusnya kinerja keterbukaan informasi publik membuat narasi-narasi hoax, tipu-tipu informasi, dan aksi pembunuhan karakter juga lumpuh, atau setidaknya terblokir di satu media sosial saja, tidak sampai merebak ke media sosial yang dapat mempengaruhi iklim politik, seperti twitter. [adv]

Selamat Tahun Baru 2020.

Previous articleBegini MUI Pahami Surat Edaran Plt Gubernur Aceh Terkait Larangan Pengajian Selain Ahlusunnah Wal Jamaah
Next articleTahun 2019 Polres Abdya Tangani 119 Kasus Kriminal

Leave a Reply