Banda Aceh, RUBRIKA.id – Dari 47 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ada 22 SKPA yang tidak mengembalikan formulir penilaian keterbukaan informasi publik.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT menyampaikan rasa kecewanya dan meminta seluruh Kepala SKPA memberi perhatian terhadap keterbukaan informasi publik.

“Ini tamparan bagi kami karena masih sedikit SKPA yang mengembalikan formulir. Jangan kan kualitas, kuantitas saja masih menjadi tantangan bagi kita,” ungkap plt. Gubernur Aceh, Selasa (3/12).

Meski begitu, Nova kembali menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak alergi dengan kritik, apalagi yang disampaikan secara kontruktif.

Dari 25 SKPA yang mengembalikan formulir penilaian ada 10 SKPA yang berhasil mendapat penilaian dengan kualifikasi cukup informatif dan menuju informatif. Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Aceh memperoleh peringkat 1 dengan kualifikasi menuju informatif.

Komisi Informasi Aceh (KIA) memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik. Pemberian anugerah keterbukaan informasi ini dilaksanakan pada Selasa, 3/12 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, Mt, Kepala Badan Publik seperti Kepala SKPA, Bupati dan Walikota, Kepala Instansi Vertikal di Aceh, Pimpinan BUMN di Aceh, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pimpinan Partai politik di Aceh, serta pimpinan organisasi Non Pemerintah (LSM).

Dalam laporannya, Drs. Yusran M.Si, Ketua KIA menyampaikan bahwa mengetahui komitmen dan kepatuhan dari Badan Publik Pemerintah seperti Pemerintah Aceh melalui SKPA, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Perguruan tinggi Negeri, BUMN, Partai Politik, Organisasi Non Pemerintah di Aceh menyediakan informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi yang disediakan secara serta merta.

Lebih lanjut dia tambahkan, evaluasi badan publik ini juga untuk melihat upaya yang dilakukan oleh badan public dalam menyedian informasi public sesuai dengan standar layanan informasi publik. Komisi Informasi Aceh, tambahnya, melakukan pemeringkatan terhadap badan public dalam menjalankan amanah UU keterbukaan informasi publik.
Yusran, menyampaikan bahwa tahapan penilaian badan publik ini telah dilaksanakan sejak Agustus hingga November 2019 yang melibatkan 159 Badan publik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Dalam penilaian tersebut, sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Pusat nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan teknik Evaluasi keterbukaan Informasi Publik, telah ditentukan 5 kualifikasi yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, kurang Informatif, dan Tidak Informatif. []

Leave a Reply