Almarhum Munir pada Mei 2003 pernah memprediksi bahwa anggaran untuk operasi militer bisa memakan biaya hingga 8,6 miliar hanya untuk satu hari. Jika operasi militer dilakukan enam bulan maka anggarannya bisa melebihi anggaran pembangunan satu tahun untuk Aceh.
Menurut Munir, ketimbang dana sebesar itu dihabiskan untuk perang, lebih baik pemerintah memikirkan aktivitas politik lain yang lebih efektif. “Dengan biaya begitu besar, kan lebih baik menyelamatkan Aceh,” kata Munir kala itu.
November 2003 terungkap bahwa total anggaran untuk operasi militer di Aceh, enam bulan pertama dan enam bulan kedua, totalnya 4,4 triliun.
Jika kita pinjam hasil hitung-hitung biaya yang habis karena konflik Aceh sebesar 107,4 triliun (10,7 miliar dollar AS) maka nyaris setara dengan total Dana Otsus Aceh selama 20 tahun 163 triliun.
Angka biaya yang habis karena konflik itu hampir dua kali lipat dari biaya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tsunami pada Desember 2004.
Bahkan, angka kerugian ekonomi akibat konflik delapan kali lebih besar dibandingkan dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan.
Perekenomian provinsi menanggung 61 persen atau Rp. 65,5 triliun (6,5 miliar dollar AS) dari keseluruhan biaya konflik, sementara biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat mencapai Rp 41,9 triliun (4,2 miliar dollar AS).
Dengan begitu, apa yang pernah disampaikan oleh Direktur Eksekurif Imparsial kala itu di Hotel Sahid usai diskusi Mengukur Jalan Militer di Aceh relevan dengan tindakan politik jalan damai yang salah satunya menyediakan Dana Otsus untuk Aceh.
Terbukti, pilihan SBY – JK menempuh jalan damai yang di dalamnya menyediakan dana Otsus telah berhasil menekan angka kemiskinan dari 32,60 persen menjadi 15,32 persen. Untuk dicatat, konflik yang mematikan ruang sipillah yang menjadi penyebab angka kemiskinan Aceh melambung tinggi, dari 15,20 persen menjadi 29, 80 persen. Kemiskinan Aceh makin melambung ke angka 32,60 begitu dilanda gempa dan tsunami 2004.
Maka sangat logis ketiga Jokowi dalam kampanyenya di Aceh dulu menyampaikan tekad untuk memperpanjang dana Otsus Aceh. Jokowi tentu sangat paham bahwa Aceh masih sangat membutuhkan dukungan anggaran yang besar agar keberadaan Aceh di titik zero ini bisa bergerak ke titik plus.
Kita semua tentu tidak ingin Dana Otsus Aceh semata dibaca sebatas biaya ganti rugi karena sudah damai. Dana Otsus Aceh dengan segenap dinamikanya harus menjadi titik pengungkit menggapai Aceh Hebat setelah berhasil menjadi pengikat damai sejak MoU Helsinki disepakati. []
