Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dan wakilnya Nova Iriansyah melambaikan tangan saat akan bertemu presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7). Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan, antara lain penyelarasan program nasional dengan program Pemerintah Daerah Aceh, sejumlah upaya menarik investor serta menindaklanjuti program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, irigasi, serta pembahasan mengenai kawasan ekonomi khusus. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/Spt/17.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dan wakilnya Nova Iriansyah melambaikan tangan saat akan bertemu presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7). Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan, antara lain penyelarasan program nasional dengan program Pemerintah Daerah Aceh, sejumlah upaya menarik investor serta menindaklanjuti program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, irigasi, serta pembahasan mengenai kawasan ekonomi khusus. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/Spt/17.

MASA kepemimpinan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah, tepat berusia dua tahun, per 5 Juli 2019. Pasangan ini dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Sidang Paripurna DPRA pada 5 Juli 2017, disaksikan ribuan pasang mata yang hadir. Rakyat Aceh seperti hendak menegaskan kegembiraannya menyambut datangnya pemimpin yang dirindukan. Keduanya kombinasi dari pasangan politik dari partai okal dan partai nasional: PNA dengan Partai Demokrat.

Advertisement

Kala itu, kegembiraan rakyat makin lengkap. Presiden RI Joko Widodo, yang sedang melawat dari Jakarta menuju Ankara, Turki, transit di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, lalu memilih hadir ke Gedung DPRA untuk mengucapkan selamat kepada Irwandi-Nova. Dengan begitu, bukan hanya rakyat di Aceh, pusat kekuasaan di Jakarta-pun menaruh harapan besar pada pasangan pemimpin baru Aceh itu, yang akan menjalankan 15 Program Unggulan (Aceh Hebat) bagi kesejahteraan rakyatnya.

Namun, tahun pertama kepemimpinan Irwandi-Nova, Periode Juli-Desember 2017, 15 Program Aceh Hebat itu belum bisa terlaksana dengan optimal.

Momentum awal tahun anggaran 2018 pun tiba. Program Aceh Hebat ditekadkan untuk dijalankan dengan full speed. Namun, turbulensi terjadi. RAPBA Tahun 2018 tak kunjung ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, hingga awal Maret 2018. Akhirnya, APBA Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh, setelah mendapat persetujuan Mendagri pada pertengahan Maret 2018.

Turbulensi kembali datang dan terasa paling berat, bukan hanya bagi Irwandi, tapi juga bagi Nova. Bayangkan, baru sekitar tiga bulan (April-Juni) APBA 2018 dijalankan, Sang Pilot ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk selanjutnya harus menjalani proses penegakan hukum di Jakarta. Peristiwa tak terduga itu sempat membuat Nova seperti merasa tidak cukup kuat. Namun, amanah Aceh Hebat tetap harus diemban. Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya menjalankan roda pemerintahan Aceh sendirian, dengan status Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh.

Meski menyandang status Plt Gubernur Aceh sejak 9 Juli 2018, dengan segala keterbatasan, Nova Iriansyah mulai membaca peta jalan, dan secara cepat terbukti sanggup berkerja keras melanjutkan pembangunan; memutar roda pemerintahan agar terus berjalan, dan memastikan pelayanan publik tidak terhenti. Bahkan, dalam keterbatasan itu pula, Sang Biker membukukan prestasi demi prestasi.

Cita-citanya membuat perencanaan pembangunan berkualitas dan penetapan anggaran tepat waktu dapat diwujudkan. Tahapan demi tahapan proses perencanaan pembangunan berjalan on track dan on scudule. Hal ini karena Nova Iriansyah sudah sejak dini mewanti-wanti terkait perencanaan 2020. Melalui Surat 050/23442 bertanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada SKPA dan Surat 050/23582 bertanggal 8 September 2018 yang ditujukan kepada bupati/walikota ia mengajak SKPA dan bupati/walikota untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan 2020 yang tepat waktu dan berkualitas berdasarkan prinsip evident based planning.

Komunikasi politiknya dengan legislatif juga sukses. APBA Tahun Anggaran 2019 dapat disepakati dan ditetapkan pada 31 Desember 2018, sebelum tahun anggaran berjalan. Sesuatu yang jarang terjadi dalam dinamika perpolitikan anggaran Pemerintahan Aceh.

Komunikasi politik efektif yang dibangun Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sukses menggerakkan hampir seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Tidak hanya birokrat, juga teknorat, dan dunia usaha, ikut bergerak. Hasil yang dicapai selama dua tahun kepemimpinan Irwandi-Nova pun sudah tampak, dan itu nyata.

Pertumbuhan ekonomi meningkat selama periode 2017-2018, dari 4,19% menjadi 4,61%. Jumlah Pengangguran makin berkurang, dari 6,57% pada tahun 2017 menjadi 6,35% tahun 2018. Angka kemiskinan turun dari 15,92% tahun 2017 menjadi 15,68% pada tahun 2018. Kesejangan pendapatan turun dari 0,329 tahun 2017 menjadi 0,318 pada tahun 2018. Tingkat inflasi juga menjadi lebih rendah, dari 4,25% menjadi 1,84%. Sedangkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, dari 70,60 menjadi 71,19 selama periode yang sama.

Keberhasilan itu, yang ditandai dengan meningkatnya indikator-indikatior ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat itu, merupakan pertanda bahwa 15 Program Aceh Hebat Irwandi-Nova mulai berjalan efektif. Berikut ini rincian capaian 15 Program Aceh Hebat itu dalam dua tahun kepemimpinan Aceh Irwandi-Nova;

ACEH SEUJAHTERA (JKA PLUS)
Dua tahun terakhir, Program Aceh Seujahtera (JKA Plus) telah berhasil menyederhanakan proses administrasi kepesertaan JKA dan memudahkan pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit, karena sudah berhasil mengintegrasikan sistem pendaftaran kepesertaan di BPJS Kesehatan dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Pelayanan di Rumah Sakit di Aceh telah lebih baik karena menggunakan Sistem Informasi Rumah Sakit. Sistem Informasi Rumah Sakit itu mempermudah proses rujukan pasien ke suatu rumah sakit karena informasi ketersediaan tempat perawatan dapat diketahui.

Penanganan pasien menjadi lebih cepat karena petugas dapat merekomendasikan tempat perawatan sesuai kebutuhan medisnya. Sistem Fingerprint juga sangat membantu proses identifikasi pasien sehingga penanganan medis dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Selain penyederhanaan sistem pencatatan kepesertaan JKA, JKA plus pun sudah dijalankan, sejak tahun 2019. Pemerintah Aceh telah menyediakan rumah singgah di tiga rumah sakit. Rumah singgah tersebut sangat membantu pasien dan keluarganya untuk tinggal sementara, hingga proses penanganan medisnya selesai.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pasien tidak terlepas dari upaya Pemerintah Aceh memperbaiki manajemen dan tata pusat pelayanan kesehatan masyarakat itu, melalui monitoring, evaluasi, dan akreditasi. Akreditasi rumah sakit mendorong semua elemen pada sarana kesehatan memperbaiki kinerjanya. Saat ini Rumah Sakit di Aceh yang terakreditasi mencapai 95%. Sementara Puskesmas yang sudah terakreditasi sudah mencapai 73 persen.

Upaya Pemerintah Aceh memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat telah diakui di tingkat nasional. Aceh dinobatkan sebagai daerah terbaik mengimplementasi SIKDA Generik. SIKDA Generik merupakan  aplikasi sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan sistem informasi di puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta. Aplikasi sistem informasi tersebut telah meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan.

Prestasi lainnya, Website Dinas Kesehatan Aceh dinobatkan sebagai website terbaik pada acara Anugrah Situs Inspirasi Sehat Indonesia (E-Aspirasi) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 54 Tahun 2018. Selain itu, program eliminasi kusta di Aceh juga memperoleh penghargaan dari Kemenkes.

Selanjutya, Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin juga meraih penghargaan Indonesia Hospitality Winner 2018 Choice Award dari Kementerian Kesehatan RI. Keduanya merupakan predikat tertinggi atau Best of The Best bagi sebuah rumah sakit di Indonesia.

Dua rumah sakit milik Pemerintah Aceh, yakni RSUZA dan RSIA, memperoleh penghargaan dan sertifikat Akreditasi sebagai Rumah Sakit dengan kelulusan tingkat PARIPURNA. RSUZA juga menerima penghargaan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai rumah sakit yang menerapkan prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Aceh juga mendapat penghargaan Universal Health Coverage JKN-KIS Award 2018, yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara.

UHC JKN-KIS Award 2018 diperoleh karena Aceh mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Aceh.

Pelayanan Program JKA Plus kian merata. Jumlah penduduk Aceh yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tahun 2018 sebanyak 2.131.996 jiwa. Terjadi penambahan 106 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 2.009.031 jiwa.

Pada sisi lain, Pemerintah Aceh juga menjalankan Program Aceh Seujahtera. Pemerintah Aceh telah menyerahkan 2.200 sertifikat tanah untuk rakyat miskin, membangun 222 unit rumah transmigrasi, membagun 16 pusat sarana air bersih, membangun jalan sepanjang 53 kilometer, dan juga membangun 5 unit jembatan di seluruh Aceh.

Peningkatan kesejahteraan pekerja pun tak terlepas dari sentuhan Program Aceh Hebat. Pemerintah Aceh telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp 2.500.000 menjadi Rp 2.916.800. UMP sebesar Rp 2.916.000 merupakan yang tertiggi di Sumatera.

RSUZA juga akan kembali dibangun yang baru dilokasi yang lama, dengan sistem KPBU. Dan, pembangunan RSUZA ini juga menggunakan sistem Syari’ah, dan inovasi ini adalah yang pertama bagi Kemenkeu dan Pemerintah Aceh. RSUZA akan menjadi yang pertama sebuah proyek yang dibangun dengan menggunakan skema KPBU di Aceh. Proyek pembangunan dengan anggaran Rp1,6 triliun akan dikerjakan dalam dua tahun ini. Tahun 2022 sudah bisa operasional.

ACEH SIAT
SIAT, adalah singkatan dari Sistem Informasi Aceh Terpadu. Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan dilengkapi dengan Pergub Aceh Nomor 20 tahun 2019 tentang SIAT.

Pasca terbitnya kedua Pergub ini, sejumlah aplikasi terus dikembangkan untuk mendukung program Aceh SIAT, yaitu Sistem Informasi manajemen Agenda Pimpinan. Aplikasi Profil Kesehatan, aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi, dan aplikasi LKH Da’i Perbatasan yang telah berbasis mobile.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh juga melakukan pengembangan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) multisite dan multidomain. Pengembangan webcore dayah juga dilakukan secara multisite dan multidomain. Selanjutnya, juga diluncurkan aplikasi monitoring berita di website Satuan Kerja Perangkat Aceh, dan aplikasi Manajemen Aset.

Pemerintah Aceh juga meluncurkan aplikasi webcore Gampong ID sebanyak 6.497 domain. Aplikasi Sistem Informasi Gampong Aceh Province, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di tiga Rumah Sakit. Aplikasi e-Keurani, yaitu (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Pemerintah Aceh) Aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kerja), dan Absensi Online Terintegrasi.

Digitalisasi manajemen dan tata kelola Pemerintah Aceh juga dilengkapi dengan e-Planing dan e-Budgeting dalam mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran. Peluncuran aplikasi ini sejalan dengan program Nawacita Nasional, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan prioritas pada memulihkan kepercayaan publik.

Untuk mendukung Program Aceh SIAT, Pemerintah Aceh juga telah menyediakan akses internet di 100 Puskesmas, menyediakan akses internet di 150 titik Taman Digital di seluruh Aceh, dan meluncurkan Aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Data).
Berbagai terobosan Pemerintah Aceh ini pun mendapatkan pengakuan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. LAPAN memberi Apresiasi Indriya Mandrawa kepada Bappeda Aceh, pada Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Inderaja, di Jakarta.

ACEH CARONG
Aceh Carong fokus pada program peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), diantaranya dengan meningkatkan bantuan beasiswa anak yatim mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dari Rp1.8 juta sebelumnya dinaikkan menjadi Rp2.4 juta/orang/tahun.

Segala upaya tersebut telah memberikan efek positif pada peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah. Nilai rata-rata hasil UNBK Aceh tingkat SMA, SMK dan MA, meningkat pesat dan mengoreksi posisi peringkat pendidikan Aceh secara nasional. Bila sebelumnya berada pada peringkat 34 nasional, sekarang sudah naik pada posisi 27, sebagaimana hasil UNBK tahun 2019.

Sementara itu, untuk peningkatan SDM tenaga kerja, Pemerintah Aceh menggelar sejumlah pelatihan kepada 4.763 orang. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan non PNS, Pemerintah Aceh menggelar program Language Training for Academic Purpose Test, serta menggelar Training of Trainer (ToT) Sistem Informasi Gampong dan Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengadaan fasilitas penunjang program Aceh Carong juga menuai sejumlah prestasi, yaitu SMP Penyaji Terbaik Festival Kreativitas Musik Tradisional tingkat Nasional pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2018. Juara pertama cabang Karate tingkat nasional pada pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Nasional ke-12 tahun 2018. Juara Pertama pada Pemilihan Guru TK Berdedikasi di Daerah 3T tingkat Nasional tahun 2018 dan Pelatihan tingkat Nasional tahun 2018. Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan tingkat Nasional tahun 2018.

Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK) tingkat Nasional tahun 2018 dan Festival Lomba Seni Siswa Internasional Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP).

ACEH ENERGI
Pada program Aceh Energi, Pemerintah Aceh terus memacu pengadaan listrik ke seluruh Aceh dan kepada masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, pemerintah Aceh telah berhasil melakukan pemasangan instalasi listrik pada 8.825 Rumah Sederhana.

Selain itu, sebanyak 246 unit lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya, serta memasang sebanyak 1.609 unit PJU LED hemat energi dan memasang 1.091 unit PJU lampu ornamen.

Pemerintah Aceh juga telah membangun sebanyak 324 unit sumur sebagai bagian dari penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam rangka melakukan percepatan pengembangan energi terbarukan telah disusun Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di 3 kabupaten dan kelayakan pembangunan PLTMH di Kabupaten Aceh Tengah.

Disamping itu, untuk pengembangan energi panas bumi (geotermal) telah dilakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Seulawah Agam Kabupaten Aceh Besar, WKP Jaboi Kota Sabang, dan WKP Geureudong di Kabupaten Pidie.

ACEH MEUGOE & MEULAOT
Program Aceh Meugoe dan Meulaot fokus pada pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, peningkatan nilai tambah produksi perikanan, dengan mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Aceh telah membangun 17 cluster budidaya perikanan, BLU PPS di Lampulo dan Idi. Budidaya Perikanan Air Tawar dan Laut di 23 kabupaten/kota.

Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah Aceh juga dilaksanakan patroli Marine Control System (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 di Bireuen dan Aceh Utara, patroli MCS WPP 572 di Meulaboh dan Singkil.

Berbagai inovasi, program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Aceh berimbas pada peningkatan nilai ekspor hasil perikanan Aceh sebesar Rp.62,23 miliar lebih. Hasil ini melampaui target RPJM sebesar Rp.16,13 miliar lebih.

Di tahun 2018, Pemerintah Aceh berhasil meraih juara II nasional Kategori Menu Kudapan pada Lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

ACEH TROE
Aceh dikenal dengan negeri yang kaya. Hasil bumi melimpah khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan. Kedua sektor ini merupakan sektor sangat besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya Aceh Troe dan sejahtera. Aceh memiliki hamparan lahan perkebunan, lahan tanaman pangan, dan palawija. Hal itu dibuktikan kinerja Irwandi-Nova dalam dua tahun telah menurunnya daerah rawan pangan, yang  sebelumnya 108 kini tinggal hanya 31 kecamatan.

Saat ini 30 persen dari luas daratan Aceh merupakan lahan pertanian dan perkebunan, karena mayoritas penduduk Aceh di perdesaan. Penduduk Aceh sekitar 5,2 juta jiwa, 70 persen di antaranya tinggal di perdesaan dan pada umumnya (70 persen) mereka bekerja di sector pertanian. Hal itu juga memberi efek pada peningkatan produktifitas  padi dari 5,3 ton per hektar pada tahun 2017 menjadi 5,7 ton per hektar pada tahun 2018.

Selain itu, dua tahun masa kerja Irwandi-Nova, pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) sangat berperan aktif dan terbukti efektif mengatasi gejolak harga, yang sebelumnya harga anjlok dalam masa panen raya dan melambung pada musim paceklik.  Kebijakan Pemerintah Aceh untuk mengendalikan gejolak harga merupakan mekanisme berkelanjutan, pada saat suplai melimpah maupun pada saat suplai berkurang.

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi tahun 2017 yaitu 73,3 meningkat menjadi 74,8 pada tahun 2018. Aceh Memperoleh sertifikasi akreditasi laboraturium  keamanan pangan. Sementara di daratan tinggi Gayo, sebagai sentra produksi kopi, kapasitas produksinya juga meningkat; dari 773 kilogram kopi per hektar pada tahun 2017 meningkat menjadi 777 kilogram kopi per hektar pada tahun 2018.

ACEH KREATIF
Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gencar mengampanyekan pariwisata halal. Aceh sebagai salah satu daerah kepariwisataan halal usai meraih peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal unggulan Indonesia tahun 2019. Selain itu juga Aceh dengan giatnya membangun brand wisata halal dengan terus menerus melakukan event yang bernuansa  keislaman, salah satunya dengan pelaksanaan Festival Ramadhan.

Aceh juga terus meningkatkan objek wisata unggulan. Tahun 2016 Aceh hanya memiliki 221 objek wisata dan meningkat menjadi 224 objek wisata unggulan di tahun 2018. Selain itu Aceh juga terus berinovasi dan meningkatkan pariwisata di Aceh khususnya pada Agro Wisata dengan memperkuat infrastruktur dan pengembangan agro wisata di Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah yang merupakan wilayah dataran tinggi di Aceh.

Aceh meraih penghargaa Peduli Perlindungan Konsumen pada tahun 2018, dengan masuk pada peringkat ke 3 terbaik nasional. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi oleh Kementerian Perdagangan terhadap Pemerintah Daerah yang telah menjadi penggerak dan contoh kepentingan perlindungan konsumen

Selain itu Aceh juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancan negara untuk datang ke Aceh, hal itu dibuktikan degan perolehan data  mencapai 76.452 orang kunjungan wisman pada tahun 2016, dan meningkat di tahun 2017 dengan perolehan 75.758 orang wisman, dan kembali meningkat di tahun 2018 dengan jumlah 106.281 orang wisman.

Sedangkan untuk wisatawan nusantara perolehan jumlah kedatangan mencapai 2.077.797 orang pada tahun 2016, untuk tahun 2017 mencapai 2.288.625 orang, dan kemabli mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan jumlah 2.391.968 orang.

Keseriusan pemerintah Aceh untuk peningkatan pariwisata laut di Aceh terlihat nyata dengan dibangunnya infrastruktur wisata Simeulu dan Singkil. Di Sabang pemerintah bahkan membangun pelabuhan khusus kapal persiar.

Industri Kecil Menengah atau IKM juga terus mengalami pertumbuhan dari 29.433 pada tahun 2017 menjadi 32.156 pada tahun 2018. Hal itu merupakan dampak dari imbauan Nomor 503 Tanggal 25 Januari Tahun 2019 tentang penggunaan produk Industri Kecil Menengah (IKM) Aceh oleh SKPA.

ACEH KAYA
Program Aceh Kaya adalah program khusus yang disiapkan Pemerintah Aceh dengan tujuannya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bersama dengan sektor industri perdagangan, koperasi, dan pariwisata. Salah satunya dengan mempermudah akses modal Bank Aceh dan BPR Mustaqim untuk UMKM dan IKM.

Jumlah usaha yang tersertifikasi berjumlah 63 usaha yang tersertifikasi berjumlah 62 usaha tahun 2016, meningkat menjadi 211 pada tahun 2017 dan menjadi 304 pada tahun 2018. Pemerintah juga telah melaunching Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong sebagai sentra usaha, terutama bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Di dua tahun masa Irwandi – Nova neraca ekspor impor Aceh juga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2017 neraca ekspor impor Aceh hanya Rp.107.421.982, meningkat menjadi Rp.221.045.057 pada tahun 2018.

ACEH PEUMULIA
Program Aceh pemulia adalah progam unggulan untuk pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) yang dijalankan dengan pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja untuk peningkatan disiplin dan etos kerja ASN Aceh.

Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan Tata kelola pemerintah semakin baik. Hasilnya Aceh berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI empat kali berturut-turut. Penempatkan aparatur yang berkualitas tersebut tak lain tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi masyarakat.

ACEH DAME
Program Aceh Dame merupakan program penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Artinya seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai.

Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah upaya pemerintah dengan cara memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

ACEH MEUADAB
Selama 2 tahun terakhir pemerintah Aceh gencar menyosialisasikan agar masjid di berbagai daerah tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, namun juga dijadikan sebagai pusat pemberdayaan umat. Hingga pertengahan 2019, masjid maupun meunasah di semua daerah di Aceh yang dapat diakses oleh masyarakat kian bertambah. Ada 169 masjid dan meunasah yang telah dibangun melalui program Aceh Meuadab, dengan menggunakan berbagai sumber dana baik pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tentunya.

Pembentukan perilaku masyarakat Aceh yang meuadab juga dilakukan melalui pelbagai sarana pendidikan. Setiap jenjang pendidikan sekolah di seluruh Aceh, baik SD, SMP maupun SMA, telah menerapkan kurikulum Islami. Dengan demikian, Aceh akan mencetak masyarakat yang berakhlakul karimah, karena telah dibina semenjak dalam masa pendidikan. Penerapan kurikulum tersebut, sesuai dengan perintah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan.

ACEH TEUGA
Aceh terus membina dan melatih atlet usia muda. Salah satunya di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Aceh. Sejumlah kejuaraan nasional yang diikuti oeh atlet Aceh. Mereka berhasil meraih prestasi di berbagai cabang olahraga. Di antaranya, kejuaraan nasional sepakbola PPLP tahun 2018, kejuaraan nasional karate antar PPLP tahun 2018, kejuaraan nasional Anggar PPLP/PPLPD, kejuaraan nasional panahan antar PPLP, kejuaraan nasioanl atletik antar PPLP, kejuaraan nasional Jawa Timur Open.

Untuk terus menjaga dan meningkatkan prestasi bidang olahraga Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, menghadirkan pelatih dari luar negeri untuk membina atlet sepakbola U-16 dalam kurun waktu 2018-2019. Kemudian, pembinaan atlet usia 16-18 dengan jumlah 150 orang setiap tahun diasramakan di PPLP daerah di Lhong Raya, Banda Aceh.

Selain itu, pemerintah juga melakukan program tryout kepada para atlet di Aceh. Tryout merupakan program untuk pembinaan peningkatan prestasi atlet Aceh melalui ajang uji coba pertandingan. Pada tahun 2019, pemerintah membawa atlet hasil lagi Aceh usia 16-18 tahun untuk tryout ke Australia.

Provinsi Aceh bersama Sumatera Utara juga telah berhasil memenangkan suara terbanyak pada Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI Pusat pada April 2018 silam untuk menjadi tuan rumah PON (Pekan Olahraga Nasional)  2024.

ACEH GREEN
Program Aceh Green merupakan salah satu bukti kuatnya komitmen Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup di Bumi Serambi Mekah. Salah satu upaya pemerintah adalah melanjutkan moratorium penebangan hutan.

Semenjak berakhirnya moratorium tambang setahun silam, pemerintah tidak mengeluarkan lagi izin tambang baru untuk logam maupun batubara. Hal tersebut dilakukan guna melestarikan hutan Aceh. Sampai April 2019, moratorium tersebut membuktikan bahwa sudah 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh dicabut, atau disebut dengan Surat Keputusan pengakhiran. Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, pemerintah Aceh lebih fokus kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Selain itu, pemerintah Aceh juga berkomitmen melakukan berbagai upaya penanggulangan dalam menghadapi berbagai macam bencana yang terjadi di Aceh. Salah satu jalan yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan masyarakat tanggap bencana melalui pelatihan manajemen kebencanaan terhadap 5000 orang. Masyarakat yang dilatih tersebut nantinya dapat menjadi sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen penanggulangan bencana di Aceh.

ACEH SUNIYA
Aceh Seuninya adalah program untuk mewujudkan seluruh masyarakat Aceh  hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak  huni dan memenuhi standar minimum kesehatan. Selama 2 tahun kepemimpinan Irwandi-Nova di Aceh, pemerintah Aceh telah melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh daerah di Aceh.

Bahkan pada tahun 2018, provinsi Aceh berhasil menjadi salah satu daerah terbaik dalam melaksanakan program unggulan Kementrian social (Kemensos), yakni program keluarga harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Selain itu, selama 2 tahun roda pemerintahan Aceh di bawah Irwandi-Nova, pemerintah telah menyelesaikan berbagai persmasalahan masyarakat Aceh di luar negeri. Misalnya, baru-baru ini melalui Dinas Sosial Aceh pemerintah telah memulangkan nelayan Aceh yang ditahan di Vietnam, karena telah melakukan penangkapan di wilayah negara tersebut. Kemudian, pemerintah juga menyalurkan bantuan fasilitas untuk penyandang cacat, bantuan hibah anak miskin, serta pembebasan biaya untuk orang sakit.

ACEH SEUMEUGOT
Pemerintahan Irwandi- Nova juga getol membangun proyek infrastruktur hingga ke daerah. Cita-citanya adalah konektivitas antar-wilayah. Pemerintah telah berhasil membangun sarana infrastruktur baik konektivitas maupun sebagai penunjang aktivitas masyarakat, seperti jalan, jembatan, waduk dan irigasi. Bahkan pemerintah Aceh telah berhasil melobi pusat untuk melaksakan proyek strategis nasional (PSN) di provinsi ujung Sumatera itu. PSN tersebut adalah pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 kilometer.
Selanjutnya, pemerintah Aceh telah melakukan penyelesaian sarana prasarana perlindungan pemukiman, pertanian dan pusat kegiatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. [PDAR] [adv]

Leave a Reply