Dua tahun lalu, 5 Juli 2017 adalah momen paling haru bagi Irwandi Yusuf, juga Nova Iriansyah. Pada hari itu, keduanya mengulurkan tangan, bersalaman. Di lain waktu, ketika keduanya hadir di istana presiden, lambaian tangan mereka dijepret awak media, dan rakyat membacanya sebagai sapaan dari sang pemimpin yang siap berkerja mewujudkan Aceh Hebat.

Advertisement

Kini, di dua tahun perjalanan menjalankan mandat Aceh Hebat, Irwandi Yusuf tidak bisa lagi menggelar konperensi pers bersama wakilnya untuk mengumumkan capaian kerja mereka. Nova Iriansyahlah yang akan menyampaikan sebab kepadanya diberikan status Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh sejak dilantik, 9 Juli 2018.

Nova sudah pasti tidak canggung. Pasalnya, Gubernur Aceh pernah mempersilahkan dirinya untuk menyampakan 12 program capaian selama 100 hari kerja sejak mereka dilantik 5 Juli 2017.

“Saya enggak mau banyak bicara, saya mau kerja. Silakan Pak Wagub,” kata Irwandi saat memulai acara konperensi pers yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (13/10/2017). Dihadapan awak media yang juga dihadiri para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), sekitar pukul 09.30 WIB, Nova memaparkan tiga fokus Irwandi-Nova dalam dalam 100 hari kerja, yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Sejak dilantik pada 9 Juli 2018, Nova Iriansyah otomatis harus “menerbangkan” sendiri kemudi kepemimpinan Pemerintah Aceh. Namun, karena dirinya bukan pilot penerbang, maka sejak dia bertugas sebagai Plt Gubernur Aceh, style kepemimpinan dari penerbang berubah menjadi pemotor. Pasalnya, Nova hobi mengendarai motor gede, dan dalam beberapa kali kunjungan kerjanya, kerap menggunakan moge untuk meninjau lapangan.

Terkini, Rabu (3/7) dirinya melakukan kunker untuk melihat kemajuan kerja pembangunan jalan tol Sigli – Banda Aceh yang rencanya dibangun sepanjang 74 km. Kunker bersama 14 moge itu juga untuk melakukan evaluasi persiapan MTQ tingkat Provinsi ke 34 sekaligus melihat kesiapan arena MTQ. Sebelumnya, kunker menutup tahun 2018 juga dilakukan dengan moge. 25 moge menemani perjalanan kunker dari Aceh Jaya, yang kemudian berakhir di Aceh Besar, 1 Januari 2019.

Perubahan style kepemimpinan ini, dari gaya penerbang ke gaya pemotor ini juga membangun lingkungan kerja dan nuansa politik baru. Jika awalnya bersifat “bising” kini mulai bersifat lebih “adem.”

Salah satu “kebisingan” di masa Irwandi Yusuf masih sebagai gubernur aktif adalah terjadinya “gaduh” APBA 2018 yang berujung lahirnya APBA 2018 Pergub yang memicu dilakukan gugatan judicial review (uji formil dan materiil) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang didampingi kuasa hukum terkenal Yusril Ihza Mahendra.

Meski MA menolak gugatan judicial review (uji formil dan materiil) yang diajukan oleh DPRA terhadap Pergub Aceh No: 09 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 namun kegaduhan politik antara eksekutif dan legislatif sudah sempat terjadi bahkan hingga menyeret-nyeret ke urusan pribadi, yang makin memanaskan hubungan politik eksekutif dan legislatif.

Sementara APBA 2019 relatif tidak terkendala. Jalan menuju pengesahan, meski tidak semulus jalan tol, pihak DPRA akhirnya mengesahkan Qanun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 17 triliun lebih, Senin (17/12/2018) malam.

Tidak seperti biasa, pembahasan Rancangan Qanun Tentang APBA 2019 kali ini berjalan tanpa kendala apapun. Sejak KUA dan PPAS, pembahasannya baik ditingkat komisi, rapat Banggar hingga paripurna pengesahan qanun APBA berjalan mulus. Semua Fraksi di DPRA dalam pandangan akhirnya menyetujui rancangan Qanun APBA tahun 2019 menjadi Qanun APBA tahun 2019.

Pengesahan RAPBA 2019 ini bisa dibilang yang paling cepat dalam sejarah pengesahan APBA pasca Mou Helsinky 2005 lalu. Dengan begitu, dalam 2 Tahun Jejak Aceh Hebat, bisa dikatakan pengesahan tepat waktu RAPBA 2019, bahkan tercepat dalam sejarah pengesahan APBA, sebagai salah satu jejak Aceh Hebat, hasil kerja Nova Iriansyah meski “ditinggal” sendiri.

Apapun gaya yang ada, dan meski Irwandi Yusuf sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan namun karena masih berstatus Gubernur Non Aktif yang kini masih melakukan upaya hukum lebih lanjut, mulai dari banding hingga PK maka capaian 2 tahun Aceh Hebat masih tetap milik keduanya, yang dipersembahkan kepada rakyat Aceh, rakyat yang sudah memberi mandat kepada keduanya. [adv]

Leave a Reply