KEGAGALAN memajukan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tampaknya mulai disadari oleh pihak BPKS awal dekade 2010-an. Hal ini terlihat dari berubahnya prioritas pembangunan dari semula fokus pada penyiapan infrastruktur untuk perdagangan bebas bergeser menjadi fokus pada penyiapan infrastruktur pariwisata. Tak sedikit anggaran negara yang telah dihabiskan untuk membangun tiga buah dermaga peti kemas di teluk Sabang, namun hasilnya sangat jauh dari harapan. Malah beberapa pejabat petinggi BPKS kemudian tersandung kasus korupsi akibat adanya penyelewengan dalam proyek tersebut.

Advertisement

Wajar jika kemudian BPKS merubah “core business-nya” dari membangun Sabang sebagai kota dagang dan pelabuhan menjadi kota wisata. Seandainya jika sejak awal BPKS “aware” akan potensi pariwisata lebih menjanjikan untuk memajukan Sabang, mungkin saat ini Sabang sudah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di tanah air. Namun hal ini mungkin dapat dipahami karena Undang-undangnya sendiri menugaskan BPKS untuk memajukan Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Sejak satu windu terakhir Pemerintah Kota Sabang dan juga BPKS terlihat lebih fokus membangun infrastruktur untuk pengembangan pariwisata. Beberapa sarana dan prasarana pariwisata di beberapa lokasi sudah mulai terlihat “naik kelas”. Begitupun dengan sektor usaha penunjang pariwisata seperti penginapan dan restoran tumbuh subur di berbagai lokasi konsentrasi wisatawan. Demikian juga dengan usaha rakyat lainnya yang terus menggeliat seiring pertumbuhan jumlah kunjungan travelers. Perkembangan tersebut mungkin cukup menggembirakan bagi sebagian rakyat Sabang.

Namun kalau kita review lebih lanjut, Sabang belumlah menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa dibanggakan dan diandalkan oleh rakyat Aceh. Pertumbuhan turisme dikawasan Pulau Weh tersebut cenderung berjalan lamban jika tak ingin disebut stagnan. Sabang hanya mengalami “peak season” pada saat hari raya dan tahun baru. Pada periode tersebut Sabang disesaki oleh wisatawan domestik dari daratan Aceh dan sebagian kecil dari Sumatera Utara. Wisata Sabang kini mulai tertinggal jauh dengan beberapa destinasi wisata di nusantara yang mulai dikenal belakangan. Sebut saja Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara atau Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.

Disaat Pemko Sabang dan BPKS sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan disektor pariwisata, namun perkembangan wisata Sabang justeru belum begitu menggembirakan. Denyut turisme di Sabang seakan kurang bergairah. Beberapa waktu yang lalu ada penerbangan perintis yang terbang dari bandara Kuala Namu di Medan menuju Sabang. Penerbangan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus kunjungan wisatawan ke Sabang. Namun kini penerbangan dari dua maskapai penerbangan nasional tersebut sudah tak ada sama sekali.

Pada tahun 2016 ada belasan Cruise (kapal pesiar) yang berlabuh di pelabuhan Sabang. Namun mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Secara logika, jika turis dari Cruise yang transit di Sabang memberikan testimoni yang memuaskan, tentu operator kapal – kapal pesiar tersebut akan meningkatkan frekuensi berlabuh di teluk Sabang pada tahun-tahun berikutnya. Ketika mereka tak kembali lagi, artinya tak ada persembahan istimewa yang mereka peroleh saat pleasure di Sabang. Membahagiakan wisatawan “berkantung tebal” yang berlayar dengan pesiar tak cukup hanya disambut oleh sekedar tari ranup lampuan.

Seandainya Pemko Sabang dan BPKS serius ingin memajukan wisata Sabang, maka harus ada perubahan fundamental dalam tata kelola kepariwisataan dimasa yang akan datang. Diperlukan studi yang mendalam untuk memahami bagaimana sebuah wilayah dapat mengembangkan sektor pariwisata secara maksimal dan dalam waktu singkat. Untuk itu dibutuhkan tourism planning, tourism strategy dan tourism development secara imparsial. Begitu juga dengan destination branding, experience development dan tourism marketing. Penting juga mendeteksi dan memahami consumer trends. Begitu juga dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang “tourism insight” agar semua sumber daya dapat bersinergi mewujudkan Sabang sebagai kota wisata impian.

Namun melihat pengalaman yang sudah-sudah, tak mudah melakukan perubahan yang revolusioner jika mindset para pelaku wisata dan aparatur pemerintah masih belum sepenuhnya memiliki mentalitas tourism oriented. Jika ini yang terjadi, ada baiknya Pemko Sabang dan BPKS menggaet jasa konsultan pariwisata internasional. Tourism consultants banyak yang berpengalaman merubah suatu kawasan yang tadinya tak dikenal menjadi destinasi yang ramai dikunjungi. Banyak negara yang telah memakai jasa konsultan untuk mengembangkan destinasi-destinasi baru yang dianggap berpotensi. Vietnam dan Thailand misalnya, mereka sukses mengembangkan beberapa spot destinasi baru di teluk siam dan laut China selatan. Begitu juga dengan beberapa negara di timur tengah.

Tourism consultants biasanya akan melakukan studi menyeluruh terkait geografis, tata ruang, sosio kultural serta mapping terhadap spot – spot strategis untuk mendesain strategi pengembangan wisata sehingga lebih menjual dimasa yang akan datang. Konsultan wisata biasanya memiliki linkage dengan para investor jasa hospitality yang dapat diajak untuk berinvestasi. Begitu juga dengan strategi pemasaran. Mereka sudah memiliki gambaran yang jelas akan pasar yang berpotensi untuk dijadikan target penjualan paket wisata.

Jika mau berkembang lebih pesat lagi dalam dunia wisata, tak ada salahnya Pemko Sabang dan BPKS mencoba menggunakan jasa konsultan pariwisata dari luar negeri. Tak usah konsultan dari Prancis atau Italia. Cukup tourism consultants dari Singapura yang digaet untuk mendesain Sabang masa depan. Biayanya tak murah memang. Mungkin butuh 50 hingga 100 milyar rupiah. Tapi itu berbanding lurus dengan hasil akan diperoleh dikemudian hari. Dari pada menghabiskan anggaran ratusan milyar setiap tahunnya melalui dinas dan satuan kerja terkait, tapi perkembangan pariwisata Sabang hanya jalan di tempat. Semoga kita masih bisa berharap bahwa Sabang akan benar – benar segera menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Aceh dimasa yang akan datang.

Previous articleMakmur Budiman: Pengurus KADIN Aceh Harus Pekerja Keras
Next articleKomisi I DPR Aceh dan Komisi A DPRK se Aceh Kembali Wacanakan Referendum

Leave a Reply