Banda Aceh, RUBRIKA.id – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sidang paripurna peresmian pemberhentian anggota DPR Aceh masa jabatan 2014-2019 dan pengucapan sumpah anggota DPR Aceh masa jabatan 2019-2024 menyampaikan 9 pesan utama, salah satunya setuju dengan anggota DPRA terkait realisasi APBA secara tepat. 

“Saya setuju dengan pesan para anggota DPR Aceh saat pengesahan APBA  beberapa hari yang lalu,  bahwa “tidak  ada maknanya pengesahan  tepat  waktu apabila realisasinya tidak tepat,” kata Nova dalam sambutannya, Senin (30/9).

Untuk itu, Plt Gubernur Aceh itu menyampaikan tekad Pemerintah Aceh untuk melaksanakan program dan kegiatan  APBA  tahun 2020 secara cepat dan tepat pula.

“Untuk itu, mohon dukungan sepenuhnya dari anggota DPR Aceh yang dilantik pada hari ini semoga  pada tahun- tahun berikutnya, pengesahan RAPBA juga dapat berjalan sesuai  dengan tahapan  dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Berikut 9 pesan utama Plt Gubernur Aceh yang disampaikan dihadapan anggota DPR Aceh Periode 2019 – 2024:

1. Salah satu tujuan penting pembangunan adalah memberikan keadilan ekonomi, sosial, dan politik kepada rakyat. Tujuan ini hanya mungkin tercapai apabila segenap elemen di dalam pemerintahan dan di dalam  masyarakat membangun suatu sinergi yang konstruktif dan berkesinambungan.

2. DPR Aceh, melalui Badan Anggaran, telah mencatat sebuah sejarah penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu melakukan persetujuan bersama APBA Tahun Anggaran 2020 dalam rapat Paripurna DPR  Aceh pada Rabu, 25 September yang lalu, atau dua bulan lebih cepat dari ketentuan yang ada.

3. Meskipun ada perbedaan, eksekutif dan legislatif Aceh memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Aceh yang berkeadilan di seluruh sektor kehidupan. Eksekutif dan legislatif Aceh sepakat untuk selalu memberi yang terbaik kepada rakyat, dan karena itu pula, seluruh perbedaan yang ada selalu dapat diselesaikan dengan baik, dengan jalan musyawarah, dan beberapa di antaranya dilakukan melalui jalur hukum administrasi negara. 

4. UU Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPR Aceh diletakkan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan yang bermitra sejajar dengan Gubernur Aceh. Ada tugas dan kewenangan yang berbeda, namun dalam beberapa hal, ada tugas dan wewenang yang diselenggarakan secara bersama. Dan, UUPA selalu menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh. 

5. Mengajak DPR Aceh untuk menyelesaikan seluruh regulasi/Qanun Aceh turunan UUPA, serta melakukan pengawalan terhadap seluruh turunan UUPA yang sudah ditetapkan. Pada saat yang sama, juga ingin bisa bersama-sama dengan DPR Aceh dalam memastikan  implementasi  seluruh  butir-butir  yang ada di dalam  MoU  Helsinki.

6. Selama sekian tahun, pembangunan Aceh pascatsunami  sangat bergantung kepada Dana Otonomi Khusus. Menurut UUPA, Dana Otsus  ini akan berakhir tahun 2027, yang berarti hanya delapan tahun lagi.  Menyambut dengan baik ajakan (DPRA) agar eksekutif dan legislatif Aceh bersatu padu memperkuat barisan dalam memperjuangkan perpanjangan 2% DAU tanpa batas waktu kepada Pemerintah Pusat. 

7. Aceh tetap berhadapan dengan sejumlah tantangan di masa yang akan datang. Tantangan itu diantaranya adalah mengatasi dampak bencana, baik  bencana alam  maupun bencana  dalam bentuk kerawanan sosial. Tantangan lain adalah menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Berikutnya, tantangan dalam peningkatan sektor kesehatan ibu dan anak, serta  peningkatan kualitas pendidikan, khususnya tingkat dasar dan tingkat menengah. 

8. Mengajak DPR Aceh untuk terus bersinergi mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Aceh secara transparan dan akuntabel, termasuk dengan selalu  menempatkan anggaran yang berorientasi kepada Pro-Poor (pemberantasan kemiskinan), Pro-Job (perluasan lapangan kerja), Pro-Growth (peningkatan pertumbuhan), dan Pro- Environment (pelestarian alam dan lingkungan).

9. Setuju dengan pesan para anggota DPR Aceh saat pengesahan APBA  beberapa hari  yang lalu, bahwa “tidak  ada maknanya pengesahan tepat  waktu apabila realisasinya tidak tepat. Tekad untuk melaksanakan  program dan kegiatan  APBA tahun 2020 secara cepat dan tepat pula. Mohon dukungan sepenuhnya dari anggota DPR Aceh yang dilantik semoga  pada tahun-tahun berikutnya, pengesahan RAPBA juga dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. [adv]







LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here