Banda Aceh , RUBRIKA.id — 10 (sepuluh) anggota dari Joint Ceasefire Monitoring Committee (JMC) Myanmar yang dipimpin oleh U Ko Ko Gyi, Vice Chairperson of JMC-Union menghadiri kegiatan Training on Peace Process yang berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 24-25 Juli 2019 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Aceh.

Duta Besar RI untuk Myanmar, Irjen. Pol. Prof. Dr. Iza Fadri mengatakan diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon dengan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Aceh. Acara ini juga sebagai upaya memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Myanmar, serta meningkatkan peran Indonesia dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar.

Pelatihan ini juga bertujuan untuk menyediakan platform peningkatan kapasitas di bidang negosiasi proses perdamaian, resolusi konflik, dan program rekonstruksi pasca-konflik, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian isu di Rakhine State serta daerah lainnya seperti Kachin State, Chin State dan Shan State yang terus menerus dilanda konflik.

“Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar”, ungkap Dubes RI untuk Myanmar, Irjen. Pol. Prof. Dr. Iza Fadri, ketika membuka secara resmi kegiatan Training on Peace Process yang diadakan di Hermes palace hotel (24/7/2019) Banda Aceh.

Dubes RI untuk Myanmar berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya akan membekali peserta dengan informasi, tetapi juga memperkuat peran peserta dalam kontribusinya terhadap rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar, untuk stabilitas, pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Myanmar.

Delegasi JMC Myanmar sangat antusias untuk belajar mengenai proses perdamaian di Aceh. Perdamaian di Aceh telah menjadi kisah sukses. Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lama di Aceh. Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, semua pihak terus membangun kerja sama yang konstruktif untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh. Sebagai model yang baik dalam resolusi konflik, proses perdamaian di Aceh menawarkan pelajaran yang sangat berharga bagi negara-negara yang terkena dampak konflik, termasuk Myanmar.

Selama pelatihan, Delegasi JMC Myanmar berdiskusi dan berbagi best practices bersama para narasumber dari Aceh yang sarat pengalaman seperti Shadia Marhaban, Muhammad Nur Djuli, Munawar Liza Zainal, dan Amni Ahmad. Delegasi JMC Myanmar juga diajak untuk mengunjungi tempat pemberdayaan ekonomi untuk para mantan kombatan GAM yang dikelola oleh Dr. Muslahuddin Daud di Lamteuba, Aceh Besar.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Hadir dari pemerintah Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Drs. H. Rakhmat Fitri HD, MPA hadir sekaligus dan memberikan pidato pada acara pembukaan.

Dalam sambutannya Rakhmat Fitri HD menyampaikan. “Saya berharap fokus utamanya dari pelatihan ini menitik beratkan pada penguatan perdamaian untuk pembangunan. Seperti kata pepatah, There will be no economic prosperity without peace, tidak akan ada kesejahteraan tanpa suasana damai,” ujar Rahmad Fitri.

Rahmad Fitri mewakili Plt Gubernur Aceh menyampaikan bahwa “Peace is at the heart of sustainable development”. Untuk itu dalam setiap pelatihan perdamaian, ada baiknya kita lebih banyak mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

“Saya setuju bahwa kita tidak boleh melupakan masa lalu. Masa lalu harus kita pahami, asal tidak dijadikan sebagai pemantik munculnya konflik baru. Prinsipnya, “Forgiveness without forgetting”, memaafkan tapi tidak melupakan. Karena itu, jangan ada ‘provoke’ yang sifatnya memanas-manasi. Yang harusnya kita perkuat adalah ‘conciliate’ yang sifatnya menenangkan,” manta Wakil Bupati Aceh Barat tersebut.

Turut hadir juga dalam kegiatan pembukaan yaitu Atase Pertahanan RI untuk Myanmar Kol. Laut (P) Fajar Rusdianto. Para Delegasi JMC Myanmar juga direncanakan akan berkunjung ke Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar selaku pemimpin adat yang dituakan untuk dapat berdiskusi langsung mengenai proses perdamaian di Aceh pada 25 Juli 2019.[]

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here