Ekonomi Aceh terus bergerak tumbuh. Dari 4, 19 persen pada 2017 naik lagi menjadi 4,61 persen. Begiitu juga dengan angka kemiskinan Aceh. Jika pada 2017 ada di 15, 92 persen kini menjadi 15,68 persen.

Pengangguran juga terus terkoreksi, dari 6,57 persen menjadi 6,35 persen. Begitu juga dengan kesenjangan pendapatan, jika pada 2017 ada diangka 0,329 menjadi 0,318. IPM Aceh juga meningkat, dari 70,60 menjadi 71,19. Menariknya, inflasi Aceh turun dari 4,25 persen menjadi 1,84 persen.

Angka kemiskinan Aceh meski menurun tapi belum cukup memuaskan. Harusnya bisa dicapai lebih besar jika saja iklim investasi di Aceh sudah membaik. Terkait ini Pemerintah Aceh perlu terus berkerja ekstra menyiapkan Kawasan Industri Aceh (KIA) di Aceh Besar dan menuntaskan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Tantangan yang ada di penyiapan berbagai aturan atau insentif yang mendukung wujudnya memudahkan di Aceh atau memudahkan kesulitan berusaha.

Pada saat yang sama, Pemerintah Aceh terus mendorong peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya mewujudkan iklim kemudahan berbisnis itu. Bagi dunia usaha, keamanan dan kenyamanan berbisnis juga merupakan salah satu tuntutan. Dalam titik ini, harus bisa dibangun ekosistem yang saling menguntungkan di antara dunia usaha dan publik. Tanpa adanya iklim seperti ini, disadari pemda akan menemui jalan terjal untuk meyakinkan investor supaya menanamkan modalnya di Aceh.

Tanpa kerja ekstra, dampaknya cukup fatal. Bayangkan, meski gencar promosi Aceh kemana-mana, bahkan hingga ke manca negara, para investor malah tidak bertambah, justru menurun.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada acara “Dialog Ekonomi Pembangunan Aceh Hebat” dalam Forum Silaturahmi Aceh Meusapat di Jakarta, pekan lalu, bahkan dengan berani membuka fakta bahwa meski pada 2014 investor asing yang masuk ke Aceh sebanyak 51 investor, namun pada 2018 jumlahnya malah menurun, menjadi 29 investor. Sementara, untuk investor dalam negeri, dari sebanyak 336 investor pada 2017, turun menjadi 211 pada tahun berikutnya.

Itu bermakna penurunannya cukup signifikan. Untuk modal asing, penurunan selama empat tahun terakhir mencapai lebih dari 50 persen lebih, sementara, jumlah investor dalam negeri turun lebih dari 30 persen dalam setahun terakhir.

“Minimnya investasi membuat pergerakan ekonomi Aceh masih sangat bergantung kepada APBA/APBK. Kita harus sadar, investor ke Aceh makin menurun, bukan meningkat,” kata Nova Iriansyah tanpa bertedensi menyembunyikan masalah yang sedang melilit Aceh dalam kerja mengerjar pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus lagi.

Dengan kehadiran KIA dan KEK yang menjamin kemudahan berinvestasi otomatis membuat Pemerintah Aceh menjadi optimis untuk meningkatkan usaha mengundang investor. Pemerintah berjanji akan memberikan banyak kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh, termasuk di kawasan industri dan ekonomi khusus yang sedang dibangun.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat Aceh, termasuk di luar daerah. “Pemerintah saja tidak akan cukup untuk mengubah, untuk itu perlu dukungan, termasuk dari KADIN dalam usaha meningkatkan investasi di Aceh, juga akses pasar lokal, regional dan internasional,” kata Nova.

Pembangunan ekonomi juga disadari tidak bisa hanya menggantungkan diri dari anggaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti diutarakan Nova Iriansyah, dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya dunia swasta, terutama KADIN Aceh sebagai mitra investasi. Namun, partisipasi ini tidak akan muncul apabila berbagai kesulitan dalam berbinis masih terus terjadi.

Dalam dua tahun kerja menggapai Aceh Hebat, Pemerintah Aceh juga melakukan langkah restrukturisasi Bank Aceh dan BPR Mustaqin sehingga mempermudah akses permodalan pada sektor riil (UMKM dan IKM). Juga dilakukan peningkatan status PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai holding company untuk memayungi berbagai Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). [adv]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here