Banda Aceh, RUBRIKA.id — Wacana referendum kembali muncul, kali ini dibicarakan dalam rapat koordinasi Komisi A se Aceh dengan komisi I DPR Aceh tentang kondisi politik di Aceh dan evaluasi 14 tahun perdamaian Aceh, Rabu (19/6/2019) di ruang serbaguna gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut ada 3 butir kesepakatan antara komisi I DPR Aceh dan DPRK Se Aceh, terutama tentang masa depan MoU Helsinki dan UUPA yang tertuang dalam bentuk rekomendasi khusus.

Pimpinan komisi I Azhari Cage mengatakan bahwa rekomendasi yang mereka keluarkan merupakan kesepakatan bersama antara DPR Aceh dan DPRK kabupaten/kota, hal ini muncul karena belum berjalan secara konkrit beberapa kesepakatan seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA.

Saat ini menurut Azhari, cuma 3 butir kesepakatan damai yang terealisasi, yaitu Dana Otsus, lembaga Wali Nanggroe dan partai lokal, sedangkan yang lain masih tersendat – sendat, diantaranya nasib bendera Aceh, Himne/lambang Aceh dan batas wilayah Aceh yang sampai saat masih menggantung.

Tiga butir kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi bersama tersebut yaitu,
Pertama, komisi A kabupaten/kota perlu mengadakan paripurna untuk mengeluarkan keputusan mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Jika MoU Helsinki dan UUPA tidak dituntaskan segera, maka kami akan mengambil langkah – langkah konkrit untuk melaksanakan referendum.

Kedua, komisi I DPR Aceh perlu mengadakan dengar pendapat dengan tokoh – tokoh Aceh yang melibatkan seluruh elemen.
Ketiga, mendesak pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membentuk badan percepatan penyelesaian implementasi MoU Helsinki dan UUPA.

“Dengan adanya rekomendasi ini menunjukkan bahwa DPRK Aceh dan DPRK kabupaten/kota se Aceh DPRK kompak tanpa membedakan aliran politik,” ujar Azhari didampingi ketua Banleg DPR Aceh Tgk Abdullah Saleh.

Azhari Cage juga menambahkan kalau dasar dari keluarnya rekomendasi ini untuk menjaga MoU Helsinki dan UUPA tidak berakhir seperti ikrar Lamteh.

Sebelum rekomendasi ini disepakati, sempat muncul pendapat “panas”. Beberapa argumentasi dan usulan muncul dalam rapat yang berlangsung selama hampir 2 jam tersebut.

Salah satu disampaikan Sarbinali. Ketua komisi A kabupaten Bener Meriah tersebut menilai masih banyak butir – butir MoU Helsinki yang dilanggar pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu dirinya menyarankan Komisi A dari setiap kabupaten kota segera mengirim surat kepada kementerian dalam negeri terkait hal tersebut.

Selanjutnya hal serupa juga dikatakan oleh Tgk Yasir. Ketua komisi A DPRK Lhokseumawe meminta Pemerintah Republik Indonesia harus segera mengambil langkah konkrit. “Kami hanya menuntut hak kami sesuai perjanjian, dan ini bukan mau makar,” ujar Yasir.

Yasir juga mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh menunggu kapan Republik Indonesia mau menyelesaikan segera masalah perjanjian dengan Aceh.

Selain itu ada juga Mahfuddin Ismail Ketua komisi A kabupaten Pidie. Mahfud menilai bahwa sampai saat masih implementasi MoU Helsinki dan UUPA masih berjalan di tempat (Stagnan) padahal perjanjian MoU Helsinki adalah tanggung jawab semua pihak. Dirinya meminta agar beberapa tokoh Aceh yang asal bicara sehingga membuat masyarakat Aceh terbelah.

“Saya mengajak semua elemen harus terlibat. Kita harus membentuk badan khusus untuk mengawal MoU Helsinki dan UUPA, yakinlah kalau kita tidak lagi meminta merdeka, tapi kita harus punya limit waktu,” ujar Mahfud.

Pada kesempatan yang sama Tgk Yunus ketua komisi A DPRK Kab Aceh Utara, meminta pembahasan ini tidak hanya melibatkan DPR Aceh dan DPRK saja.

“Jangan terkesan seakan – akan MoU Helsinki merupakan kepentingan partai Aceh saja. Padahal ini kepentingan Aceh secara keseluruhan,” ujar Tgk Yunus.

MoU Helsinki juga harus melibatkan pimpinan GAM dan pemerintah Indonesia. “Apakah ini sudah dibicarakan dengan mereka,” kata Tgk Yunus.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here